Advertisement
Mesir Desak Pasukan Internasional Awasi Gencatan Senjata Gaza
Ratusan warga membawa bantuan yang mereka terima dari truk yang memasuki Jalur Gaza utara, di jalan utara Kota Gaza, Palestina (22/6/2025). ANTARA/Xinhua - Rizek Abdeljawad
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mesir mendesak penempatan pasukan stabilisasi internasional di sepanjang “garis kuning” Gaza untuk memverifikasi pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Langkah itu penting karena Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza meski gencatan senjata telah berlaku. Ia menilai pemantau independen dibutuhkan untuk memastikan setiap pelanggaran dapat dicatat secara objektif.
Advertisement
Abdelatty menekankan perlunya memperkuat gencatan senjata sebelum masuk ke fase lanjutan rencana perdamaian yang diusulkan. Menurutnya, stabilitas hanya dapat tercapai ketika rakyat Palestina mampu mengelola urusannya sendiri dan Otoritas Palestina kembali mendapatkan kewenangan penuh di Gaza dan Tepi Barat.
Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Sabtu (6/12), di tengah kondisi ketika Israel masih menduduki lebih dari 50 persen wilayah Gaza meski ada perjanjian gencatan senjata. Garis kuning memisahkan zona penempatan militer Israel dari area yang boleh dilalui warga Palestina.
Berbicara dalam sebuah sesi di Doha Forum 2025, Abdelatty menegaskan perlunya pemantau internasional karena “satu pihak, yaitu Israel, setiap hari melanggar gencatan senjata dan mengeklaim pihak lain yang melakukan pelanggaran.”
Mesir mendorong mandat penjaga perdamaian yang bersifat menjaga perdamaian, bukan memaksakan perdamaian, dengan menekankan pentingnya menstabilkan gencatan senjata sebelum melangkah lebih jauh.
“Sekarang kita harus mengonsolidasikan gencatan senjata untuk segera bergerak ke fase kedua rencana perdamaian Trump,” ujarnya.
Diplomat senior itu juga menegaskan bahwa rakyat Palestina “harus mengatur urusan mereka sendiri.” Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai “bagian integral” dari negara Palestina merdeka hingga Otoritas Palestina mendapatkan kewenangan penuh dan dapat ditempatkan kembali di Jalur Gaza.
“Tidak ada solusi atau keamanan dan stabilitas yang berkelanjutan bagi Israel maupun kawasan Timur Tengah tanpa negara Palestina. Selain itu, semua hanya akan menjadi solusi sementara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
- KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Suap Jalur Kereta
Advertisement
Maret 2026, 1.880 Hektare Lahan Padi di Kulonprogo Panen
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Defender Sport Mulai Uji Jalan, Aerodinamika Jadi Tantangan
- Eropa Jadi Importir Senjata Terbesar, Waspadai Ancaman Rusia
- Harga Emas Pegadaian 9 Maret: UBS dan Galeri24 Stabil
- Rumahnya Kembali Banjir, Katon Bagaskara Tagih Solusi Pemprov
- 13 Warga Israel Tewas, 1.929 Luka Akibat Serangan Iran
- PSBS vs Semen Padang: Debut Imran Nahumarury, Incar Kemenangan
- Konflik Timur Tengah Picu Harga Minyak Dunia Naik 20 Persen
Advertisement
Advertisement








