Inggris, Prancis, Jerman Sepakat Dukung Perdamaian Gaza

Harianjogja.com, MOSKOW—Negara-negara E3 (Inggris, Prancis, dan Jerman) menyatakan dukungan penuh atas rencana perdamaian Gaza dan mendorong Dewan Keamanan PBB memastikan implementasinya.

Mereka siap untuk membantu proses penyelesaian lanjutan konflik di Jalur Gaza setelah tercapainya gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

“Kami menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Timur Tengah, rencana pembebasan para sandera, serta dimulainya kembali bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil di Gaza,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis oleh kantor Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, seperti dilaporkan RIA Novosti, Sabtu (11/10/2025).

Ketiga negara tersebut menekankan bahwa hal terpenting saat ini adalah agar semua pihak yang terlibat melaksanakan kewajiban mereka sepenuhnya tanpa penundaan.

E3 juga menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung pembicaraan lanjutan mengenai tahap-tahap berikutnya dari rencana perdamaian Gaza dan berkontribusi dalam pelaksanaannya.

“Sebagai bagian dari upaya ini, kami sepakat bahwa Dewan Keamanan PBB harus memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini serta memastikan implementasinya,” bunyi pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan tahap pertama dari rencana perdamaian di Jalur Gaza.

Pada tahap awal itu, Hamas akan membebaskan warga Israel yang disandera, sementara Israel akan menarik pasukannya ke garis yang telah disepakati.

Kedua pihak juga sepakat untuk membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara Israel, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan terorisme.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pihaknya telah menyetujui kesepakatan dengan Hamas untuk pembebasan para sandera dari Gaza.

Pada 29 September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk menyelesaikan konflik Gaza, termasuk mewujudkan gencatan senjata segera dan pembebasan para sandera dalam waktu 72 jam.

Rencana tersebut juga menetapkan bahwa Hamas dan faksi-faksi lainnya harus melepaskan keterlibatan mereka dalam pemerintahan Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wilayah kantong itu nantinya akan diperintah oleh komite teknokratik Palestina yang bersifat apolitis, di bawah pengawasan dewan internasional pimpinan Trump.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara