Jerman Minta Palestina Tetap Dilibatkan dalam Rencana AS di Gaza

Harianjogja.com, BERLIN—Pemerintah Jerman menegaskan warga Palestina harus tetap memiliki peran dan suara dalam setiap rencana Amerika Serikat (AS) terkait pembangunan kembali Gaza, di tengah wacana rekonstruksi wilayah tersebut seusai perang berkepanjangan yang menimbulkan kehancuran luas.

Penegasan itu disampaikan Berlin merespons presentasi rencana pembangunan Gaza yang dipaparkan dalam forum internasional di Davos, yang menampilkan konsep kawasan pesisir baru dengan gedung-gedung tinggi, hunian, pertanian, hingga kawasan industri sebagai bagian dari agenda rekonstruksi.

“Kemarin, kami mencermati rencana yang dipaparkan di Davos. Penduduk Palestina di Gaza harus terus dilibatkan secara aktif dalam semua rencana dan hak-hak mereka harus dijunjung tinggi,” kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Josef Hinterseher kepada wartawan di Berlin, Jumat (24/1/2026).

Hinterseher merujuk pada presentasi yang disampaikan menantu Presiden AS, Jared Kushner, dalam peresmian Dewan Perdamaian di Davos. Presentasi tersebut menggambarkan visi Gaza baru dengan daya tarik wisata pantai, pembangunan vertikal, serta integrasi sektor perumahan, pertanian, dan industri.

Meski demikian, Hinterseher menyambut positif pengumuman pemerintah AS terkait rencana penyelenggaraan konferensi rekonstruksi Gaza dalam waktu dekat. Ia menyebut inisiatif tersebut sebagai “sinyal penting” dalam upaya penanganan pascakonflik di wilayah tersebut.

Sikap serupa disampaikan juru bicara Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Lisa Royaee, yang menegaskan adanya batas tegas dalam proses pembangunan kembali Gaza.

Ia mengatakan terdapat “garis merah yang jelas dalam hal pembangunan kembali [di Gaza], yang berarti tidak ada aneksasi dan fokus harus pada penduduk.” Pernyataan tersebut menekankan penolakan Jerman terhadap segala bentuk perubahan status wilayah yang mengabaikan hak warga Palestina.

Pembentukan Dewan Perdamaian yang mempresentasikan rencana tersebut bertepatan dengan dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza. Kesepakatan itu menghentikan perang Israel di wilayah pendudukan Palestina yang telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dalam dua tahun terakhir.

Dewan yang diketuai Presiden AS Donald Trump tersebut awalnya dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Namun, piagam lembaga itu memperluas mandatnya ke upaya pembangunan perdamaian di seluruh wilayah yang terdampak atau berisiko konflik, sehingga keterlibatan warga Palestina menjadi isu krusial dalam setiap rencana yang dijalankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara