Heboh Pungli Kursi Roda Haji, Tarif Capai Rp10 Juta per Jemaah

Harianjogja.com, MAKKAH—Praktik dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencoreng pelayanan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah menemukan indikasi penyimpangan layanan kursi roda yang melibatkan oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Arab Saudi.

Modus yang dilakukan diduga dengan menarik biaya jauh di atas tarif resmi kepada jemaah, terutama lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan mobilitas saat menjalankan tawaf dan sa’i.

Tarif Tak Masuk Akal, Capai Rp10 Juta

Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi, Muftiono, mengungkapkan bahwa praktik ini tengah dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Kalau memang dia menggunakan mukimin atau orang yang di luar ketentuan itu sangat berbahaya bagi jemaah. Kedua, ya biasanya ya anggarannya terlalu besar,” ujarnya di Makkah, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah jemaah diminta membayar hingga Rp10 juta untuk layanan kursi roda. Bahkan, ada yang dikenai tarif sekitar Rp7 juta.

Padahal, tarif resmi layanan dorong kursi roda di Masjidil Haram berkisar 300 riyal Saudi atau sekitar Rp1,38 juta. Pada kondisi padat, tarif maksimal hanya sekitar 600 riyal atau Rp2,7 juta.

Risiko Gunakan Jasa Ilegal

Selain soal tarif yang tidak wajar, PPIH juga menemukan dugaan penggunaan jasa pendorong kursi roda ilegal atau mukimin tanpa izin resmi.

Praktik ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi membuat jemaah terlantar jika pendorong ilegal ditangkap aparat keamanan Arab Saudi saat ibadah berlangsung.

Muftiono mengingatkan bahwa penggunaan layanan tidak resmi dapat berdampak serius terhadap keselamatan jemaah.

“Jemaah bisa terlantar di tengah pelaksanaan tawaf atau sa’i apabila menggunakan jasa tidak resmi,” tegasnya.

Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas

Tak hanya fokus pada kasus kursi roda, pemerintah juga menyoroti pelanggaran lain seperti kegiatan city tour ilegal dan ziarah di luar ketentuan.

Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji sekaligus Wakil Ketua I PPIH Arab Saudi, Abdul Haris, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran oleh KBIHU.

Sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional telah disiapkan bagi pihak yang terbukti melanggar.

Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas jemaah, termasuk larangan city tour di luar Makkah dan Madinah serta pembatasan umrah maksimal tiga kali sebelum puncak haji.

Langkah ini bertujuan menjaga kondisi fisik jemaah menjelang fase penting ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Imbauan untuk Jemaah Haji Indonesia

PPIH mengimbau seluruh jemaah agar hanya menggunakan layanan resmi yang disediakan pemerintah dan petugas berizin, seperti yang ditandai dengan rompi “Carts Service”.

Selain itu, koordinasi dengan KBIHU, petugas kloter, dan sektor terus diperkuat untuk memastikan pelayanan berjalan aman dan transparan.

“Kami mengingatkan jangan main-main dengan melakukan pelanggaran karena yang dilayani adalah orangtua kita, saudara-saudara kita,” kata Muftiono.

Pemerintah memastikan proses pemeriksaan akan terus berjalan hingga tuntas. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan serta kenyamanan jemaah Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan ketat dan kesadaran jemaah sangat dibutuhkan agar praktik-praktik merugikan tidak kembali terulang di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com