Danantara Pastikan Transformasi BUMN Disertai Kepastian Hukum

Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan proses transformasi dan penataan ulang BUMN beserta anak usahanya akan dijalankan dengan mengedepankan kepastian hukum, tata kelola perusahaan yang baik, serta mitigasi risiko yang terukur.

Menurut Dony, program streamlining BUMN tidak hanya berorientasi pada penguatan bisnis dan peningkatan daya saing perusahaan negara, tetapi juga memastikan seluruh proses transformasi berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola yang prudent.

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dalam keterangannya yang dikonfirmasi, Selasa.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penataan BUMN, BP BUMN bersama Danantara Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” di Wisma Danantara Indonesia pada Selasa (12/5/2026).

Forum tersebut menghadirkan sejumlah pejabat lintas institusi, di antaranya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani. Kehadiran para pejabat itu disebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung transformasi BUMN.

FGD tersebut juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aspek hukum dalam proses streamlining BUMN maupun anak usaha BUMN. Pemerintah dan para pemangku kepentingan berupaya menyamakan perspektif terkait implementasi kebijakan penataan perusahaan pelat merah.

Melalui forum itu, pemerintah mendorong terciptanya kepastian hukum, penguatan penerapan good corporate governance (GCG), serta langkah mitigasi risiko yang lebih terukur dalam setiap proses transformasi korporasi BUMN.

Selain menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN, forum tersebut juga diharapkan mampu memperkuat landasan regulasi dalam menghadapi tantangan bisnis dan dinamika ekonomi global.

Dony menyebut BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus memperkuat sinergi lintas kelembagaan agar pengelolaan BUMN berjalan profesional, transparan, prudent, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan setiap proses transformasi dan penataan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik sekaligus mampu meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap transformasi BUMN dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara