Advertisement
KLB Keracunan Menu MBG, Pemerintah Evaluasi Menyeluruh
Foto ilustrasi kotak makan bergizi gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence (AI).
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan evaluasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara cepat dan menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers terkait KLB MBG di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, Kamis.
Advertisement
"Pemerintah terus memastikan MBG aman, MBG adalah hak bagi seluruh warga negara agar menjadi generasi unggul. Pemerintah terus merespons cepat karena sesuai instruksi Presiden, kami akan memperbaiki sistem dan tata kelola MBG secara menyeluruh," ujar Zulhas.
BACA JUGA: Pemerintah Terapkan 3 Sertifikasi untuk SPPG untuk Cegah Keracunan
Zulhas menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan akan menutup seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan KLB.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan pengawasan Program MBG juga akan melibatkan unit terbesar penerima.
"Unit paling besar ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah [sekitar 450 ribu sekolah]. Kita melibatkan sekolah-sekolah penerima makanan ini untuk melakukan pengawasan penuh sebelum MBG disebarkan, mulai dari warna, bau, fisik, ada lendir atau tidak," kata Menkes Budi.
Menkes menambahkan setiap enam bulan sekali, penerima manfaat akan diupayakan diukur tinggi dan berat badannya untuk memastikan MBG tepat sasaran.
"Setiap enam bulan, penerima manfaat akan diukur tinggi dan berat badan, by name by address melengkapi cek kesehatan gratis anak sekolah," ujarnya.
Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk memperkuat tata kelola BGN sebagai respons atas insiden keracunan menu MBG yang belakang terjadi di sejumlah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Advertisement
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Advertisement
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Realisasi KUR Capai Rp238,7 T, Menteri UMKM Optimistis Target Tercapai
Advertisement
BNPB: Daerah Rawan Butuh Teknologi Peringatan Dini Longsor
Berita Pilihan
Advertisement
DLH Gunungkidul Bangun Fasilitas Cuci Truk Sampah di TPAS Wukirsari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Periksa 12 Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
- Prabowo Wajibkan Becak Pakai Motor Listrik di Indonesia
- Longsor Banjarnegara: Dua Warga Tewas, SAR Cari Korban Lain
- Kasus Suap Proyek Jalan, Topan Ginting Hadapi Sidang Perdana
- DIY Hentikan Bansos untuk Ribuan Penerima Terindikasi Judol
- Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi
- Prabowo Targetkan Semua Kelas Pakai IFP, Dana dari Sitaan Koruptor
Advertisement
Advertisement
