Advertisement
Dinas Kesehatan Didesak Segera Terbitkan SLHS dalam 2 Pekan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kesehatan meminta dinas kesehatan untuk mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam waktu dua pekan. Perintah itu diterbitkan untuk memastikan kebersihan dan pembuatan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan, untuk mendapatkan SLHS, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus mengajukan permohonan ke dinas kesehatan. Dengan melampirkan persyaratan administrasi, bukti uji laboratorium sesuai baku mutu, lulus inspeksi kesehatan lingkungan, dan sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan.
Advertisement
BACA JUGA: 4 Pemuda Sewon Keroyok Seorang Anak di Bawah Umur
"Proses ini mengacu pada Permenkes No. 17/2024 dan pedoman NSPK Kemenkes tentang higiene sanitasi," kata Aji di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, sebelum kebijakan wajib, hanya sebagian kecil jasa boga atau Tempat Pengolahan Pangan (TPP) yang sudah memiliki SLHS. Angka rinci SPPG penerima sertifikat belum tersedia karena kebijakan SLHS baru diwajibkan untuk semua SPPG mulai implementasi program MBG.
Sejumlah indikator yang diperhatikan dalam penerbitan SLHS, katanya, meliputi lokasi, bangunan, fasilitas air, ventilasi, dan pembuangan limbah; kebersihan peralatan dan sarana pengolahan; kualitas bahan baku yang tidak kadaluarsa dan bebas cemaran.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan serta perilaku bersih penjamah makanan; pengendalian proses memasak, penyimpanan, distribusi; serta kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan MBG.
Dia mengingatkan SLHS dapat dicabut atau ditangguhkan apabila SPPG tidak memenuhi standar higiene sanitasi, terjadi KLB keracunan pangan yang terbukti berasal dari dapur/TPP bersangkutan. "Melanggar peraturan kesehatan lingkungan, tidak melakukan perbaikan setelah diberikan teguran," ujar dia menambahkan.
Pihaknya pun berupaya untuk membantu SPPG memenuhi standar-standar tersebut melalui pelatihan dan pendampingan SPPG dan petugas di lapangan.
Selain itu, untuk menyukseskan MBG, Kemenkes juga menjalankan sejumlah upaya, mulai dari menyusun pedoman standar gizi, melakukan monitoring, surveilans, dan investigasi bila terjadi KLB keracunan pangan.
Kemenkes juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan pemerintah daerah dalam pengawasan.
BACA JUGA: Polisi Kembalikan 39 Buku Milik Pendemo
Aji juga mengingatkan para penerima manfaat MBG untuk menjaga kebersihan saat makan, dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, menggunakan alat makan yang bersih dan tidak berbagi alat makan tersebut tanpa dicuci.
"Periksa makanan – pastikan warna, bau, rasa, dan teksturnya normal sebelum dimakan," katanya.
Selain itu, katanya, penting untuk mengenali gejala keracunan, dan segera melapor ke guru atau orang tua apabila ditemukan gejala. "Habiskan hidangan MBG karena sudah sesuai standar gizi untuk tumbuh sehat dan cerdas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 38 Orang Masih Tertimbun Runtuhan Bangunan Ponpes Al Khoziny
- Guru Penanggung Jawab Program MBG Dapat Insentif Rp100 Rb per 10 Hari
- Kader PKB Diminta Bantu Tangani Musibah di Ponpes Al Khoziny
- Skema Pembayaran Utang LRT Rp2,2 triliun oleh KAI Tengah Dikaji
- Kemenkes: 36 Persen Masyarakat dari CKG Mengalami Obesitas
Advertisement

Dinkes Sebut Hanya 1 SPPG di Gunungkidul Mengantongi SLHS
Advertisement

Kemenpar Promosikan Wisata Bahari Raja Ampat ke Amerika dan Eropa
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Tegaskan SOP Baru MBG, Semua Dapur Harus Uji Makanan
- Marc Marquez Segel Gelar, Ducati Perpanjang Rekor Juara Dunia
- Menteri ATR Nusron: Reforma Agraria Harus Wujudkan Keadilan Tanah
- Kemenkes Akui Baru 55 Persen Kasus TBC Terdeteksi di 2025
- Kolesterol Tinggi Ancam Usia Produktif, Waspadai Gejalanya
- Susunan Pemain PSS vs Deltras, Pelatih PSS Sleman Ubah Lini Tengah
- Dua RTLH di Jogja Diperbaiki, Pemkot Pakai Sistem Gotong Royong
Advertisement
Advertisement