Zulhas Targetkan 40 Ribu Kopdes Merah Putih Beroperasi Oktober 2026

Harianjogja.com, MAKASSAR— Pemerintah menargetkan sebanyak 40.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026 setelah proses pembentukannya dituntaskan pada September. Program tersebut disiapkan untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah di seluruh Indonesia.

Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Jalan Sudirman, Makassar, Sabtu. Menurutnya, pemerintah kini memusatkan perhatian pada penyelesaian 40.000 Kopdes Merah Putih sebelum melanjutkan pengembangan pada tahun berikutnya.

"Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini," ujar Zulhas kepada wartawan seusai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Apdesi se-Sulsel, di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Jalan Sudirman, Makassar, Sabtu.

Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menegaskan pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih rampung pada September 2026 sehingga seluruh koperasi tersebut dapat mulai melayani masyarakat pada Oktober 2026. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih kuat di tingkat desa.

"Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa," ujarnya saat merespons perubahan target pembangunan Kopdes Merah Putih dari rencana awal sebanyak 80.000 unit.

Dalam sambutannya di hadapan para kepala desa yang mengikuti Pelantikan dan Rapat Kerja Apdesi se-Sulawesi Selatan, Zulhas menjelaskan berbagai program bantuan pemerintah ke depan akan dipusatkan melalui Kopdes Merah Putih agar penyalurannya lebih terintegrasi. Program tersebut mencakup Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga berbagai layanan kebutuhan masyarakat lainnya.

"Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop (disimpan) ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes," ujarnya.

Selain menjadi pusat distribusi bantuan dan layanan masyarakat, Kopdes Merah Putih juga diproyeksikan berfungsi sebagai offtaker atau pembeli langsung hasil produksi pertanian maupun perkebunan milik masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap petani dan nelayan dapat memperoleh harga jual yang lebih layak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan 40.000 Kopdes Merah Putih yang akan segera beroperasi diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik sekaligus mendorong tata kelola koperasi yang lebih tertata. Meski demikian, pelaksanaan operasional masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan (KDMP) itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan," ujarnya saat merespons penyesuaian target Kopdes Merah Putih dari rencana awal 80.000 koperasi yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Untuk mendukung operasional program tersebut, kepengurusan dan manajemen Kopdes Merah Putih di Sulawesi Selatan juga telah dipersiapkan. Hingga kini tercatat sebanyak 3.059 pengurus telah terbentuk dan tersebar di 24 kabupaten/kota sebagai bagian dari kesiapan implementasi program Kopdes Merah Putih yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara