Uni Eropa Bekukan Bantuan dan Perjanjian Dagang dengan Israel

Harianjogja.com, JAKARTA—Uni Eropa (UE) resmi membekukan bantuan dan sebagian perjanjian dagang dengan Israel sebagai respons atas agresi militer di Gaza.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan hal tersebut dalam pidato State of the Union di hadapan anggota Parlemen Eropa pada Rabu (10/9/2025) waktu setempat.

BACA JUGA: Cristiano Ronaldo Jadi Pemain Terbaik

Dalam pernyataan yang jarang menggunakan kata-kata keras, von der Leyen mengecam terjadinya bencana kelaparan yang disebabkan oleh manusia di Gaza serta menyebut ada upaya nyata Israel untuk merusak solusi dua negara.

Dia juga menilai kegagalan Eropa merespons agresi Israel di Gaza sebagai sesuatu yang menyakitkan. “Apa yang terjadi di Gaza tidak bisa diterima. Eropa harus memimpin, seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya,” ujarnya dikutip dari Euronews, Kamis (11/9/2025).

Von der Leyen menegaskan Uni Eropa akan menangguhkan seluruh pembayaran dukungan untuk Israel, kecuali bantuan bagi Yad Vashem’s World Holocaust Remembrance Center dan proyek masyarakat sipil.

Selain itu, blok Eropa juga akan menghentikan sebagian implementasi perjanjian asosiasi UE-Israel, khususnya pada aspek perdagangan.

Seorang juru bicara Komisi Eropa menyebutkan, dana kerja sama masa depan dengan Israel akan dibekukan, termasuk rata-rata €6 juta per tahun dalam periode 2021–2027 melalui instrumen keuangan UE bernama NDICI-Global Europe.

Kemudian, dana €14 juta untuk proyek yang sedang berjalan juga ditangguhkan, termasuk kerja sama kelembagaan seperti TAIEX.

Pada awal tahun ini, UE sudah sepakat meninjau kembali perjanjian asosiasi dengan Israel yang ditandatangani sejak 1995 sebagai respons atas agresi militer di Gaza.

Namun, langkah lebih keras menghadapi kendala politik internal. Sejumlah negara besar seperti Jerman dan Italia masih enggan mendukung penangguhan komponen dagang perjanjian tersebut, yang membutuhkan dukungan mayoritas kualifikasi dari 27 anggota UE. Von der Leyen juga mengakui tantangan itu.

“Saya sadar sulit membentuk mayoritas, tetapi masing-masing dari kita harus bertanggung jawab,” katanya.

Dia juga berjanji menjatuhkan sanksi terhadap para menteri ekstremis Israel dan pemukim yang kerap menggunakan kekerasan. Beberapa negara Eropa, seperti Swedia dan Belanda, sudah lebih dulu memberikan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Perang Gaza dipicu serangan militan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Hamas masih menahan 50 sandera, sementara serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.

Sejauh ini, Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap individu maupun entitas yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM sistematis terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Namun, banyak pejabat dan LSM mendesak langkah lebih tegas, terutama setelah Israel menyetujui kelanjutan proyek permukiman kontroversial E1.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis