Advertisement
Viral Kabar Polisi Geledah Rumah Jampidsus, Ini Kata Polda Metro
Ilustrasi polisi menangkap kriminal (Freepik)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Polda Metro Jaya membantah kabar bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) menggeledah kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Kamis (31/7).
Isu itu pun tersebar dan viral di medsos. "Tidak benar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Advertisement
Namun Ade Ary belum menjelaskan secara rinci terkait informasi itu, ia hanya membantah informasi tersebut. Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan respons terkait kabar mengenai adanya upaya penggeledahan kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh polisi pada Kamis (31/7).
BACA JUGA: Ratusan Siswa Keracunan MBG di Kulonprogo Sudah Mulai Pulih
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.
“Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas. Sampai hari ini tidak ada,” katanya.
Terkait adanya penebalan personel TNI yang berjaga di rumah Jampidsus, Anang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pengamanan biasa yang telah disepakati dalam nota kesepahaman antara TNI dan Kejagung.
Bahkan, lanjut dia, pengamanan juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa. Pada Pasal 4, diatur pemberian pelindungan negara kepada jaksa dan Kejaksaan oleh Polri dan TNI.
“Pak Febrie ini, ‘kan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menangani perkara-perkara korupsi. Anda tahu lah, pasti pengamanan dari dulu sudah ada di TNI,” ujarnya.
Sebagai informasi, media sosial diramaikan dengan adanya pemberitaan dari salah satu media yang menyebut bahwa ada upaya penggeledahan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah pada Kamis (31/7) oleh kepolisian. Namun, upaya tersebut gagal lantaran ada banyaknya personel TNI yang berjaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PPATK Klaim Transaksi Judol Menurun Seusasi Pemblokiran Rekening
Densus 88 Tangkap 2 ASN Terlibat Terorisme
Pulau Reklamasi di Perairan Gili Gede Akan Disegel
Viral Kabar Polisi Geledah Rumah Jampidsus, Ini Kata Polda Metro
Advertisement
PPATK: Reaktivasi Rekening Dormant Diserahkan ke Perbankan
Menteri Bahlil Wacanakan Impor Litium dari Australia
Januari hingga Juli, Dewan Pers Terima 780 Aduan Pemberitaan
Kejagung Sita Uang dan Mobil Mewah Milik Riza Chalid
Bulog Siapkan 10 Ribu Ton Beras untuk Palestina
Advertisement
Penyelidikan Kasus Kuota Haji, Tiga Pegawai Kemenag Diperiksa KPK
Musik di Ruang Publik, Menteri Hukum Minta Pengusaha Bayar Royalti
Sumur Minyak Pertamina EP Meledak, Api Padam dalam Dua Jam
Tom Lembong Laporkan Hakim, Komisi Yudisial: Segera Kami Verifikasi
Hari Ini 5 Agustus 2025 Jadi Hari Terpendek, Bumi Berputar Lebih Cepat
Advertisement
Berita Pilihan
- Penyelidikan Kasus Kuota Haji, Tiga Pegawai Kemenag Diperiksa KPK
- Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 5 Agustus 2025: Dari Perkembangan Konstruksi Tol Jogja-Solo sampai SSA Diperbolehkan Jadi Kandang PSIM Jogja
- Kemenag Tak Lagi Urus Haji Mulai 2026, Kini Fokus Layanan dan Pendidikan Keagamaan
- Menkum Sebut Narapidana Semua Kasus Bisa Terima Amnesti dan Abolisi
- Ancam Bawa Bom, Penumpang Lion Air Ditetapkan Sebagai Tersangka
Advertisement
Pakar Hukum UII: Negara Tak Bisa Pidanakan Pengibar Bendera One Piece
Advertisement
Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
Advertisement
Berita Populer
- Tiga Hakim yang Vonis Tom Lembong Bersalah Dilaporkan ke MA
- Menkum Sebut Narapidana Semua Kasus Bisa Terima Amnesti dan Abolisi
- Mensesneg Berharap Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Tak Ganggu Kesakralan HUT RI
- Kemenag Tak Lagi Urus Haji Mulai 2026, Kini Fokus Layanan dan Pendidikan Keagamaan
- Bidik Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK: Kami Lakukan Gelar Perkara
- Mensesneg Bantah Kabar Ahmad Muzani Gantikan Tito Karnavian
- Kemenag Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi pada 2027
Advertisement
Advertisement
