Menteri Perhubungan Bertekad Wujudkan Indonesia Zero ODOL, Aturan Mandek 16 Tahun

Harianjogja.com, JAKARTA—Untuk mewujudkan zero angkutan over dimension over loading (ODOL) seusai pengaturan mengenai hal itu yang mandek selama 16 tahun, ada tiga langkah yang disiapkan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

"Pengaturan ODOL ini sudah berjalan sedemikian lama tapi tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya, 16 tahun (tertunda)," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/6/2025).

Dia menyebutkan pada tahun 2025 tiga langkah dilakukan Kemenhub bersama Korlantas Polri dan Jasa Marga. Pertama, sosialisasi untuk mengingatkan kembali para pemangku kepentingan terkait komitmen bebas ODOL.

Kedua, pengumpulan data truk ODOL yang melibatkan Jasa Marga, serta Ketiga penindakan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian.

”Tahap sosialisasi dilakukan selama satu bulan, sudah berlangsung sejak awal Juni. Di tahap ini tidak ada penindakan dan jika sudah berakhir, kami akan melakukan evaluasi. Sejauh ini, pihak Kepolisian dan Jasa Marga sangat mendukung aksi yang kami lakukan,” ujar Menhub.

Selain tiga langkah itu, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan memberikan pelatihan kepada pengemudi truk mencakup aspek teknis dan edukasi ketentuan jalan raya, layaknya pelatihan yang diterima pilot, masinis atau nakhoda.

BACA JUGA: Jadwal KRL Jogja Solo Ditambah Jadi 31 Perjalanan per Hari Selama Libur Tahun Baru Islam dan Liburan Sekolah, Ini Jadwalnya

Dijelaskan bahwa implementasi kebijakan zero ODOL telah dicanangkan sejak 2017. Namun, belum berjalan optimal akibat berbagai penundaan dan keberatan dari sejumlah pihak.

Meski sudah disepakati oleh pemangku kepentingan untuk diterapkan pada tahun 2023, kebijakan zero ODOL terus ditunda sejak 2017 akibat permintaan relaksasi dari kalangan pengemudi dan pelaku usaha logistik nasional.

Padahal, lanjut dia, regulasi mengenai larangan kelebihan dimensi dan beban pada kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau sejak 16 tahun lalu.

Penundaan panjang ini, menurut dia, berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, terbukti dari meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan ODOL dan memicu ribuan korban jiwa setiap tahunnya.

Oleh karena itu, penanganan angkutan ODOL di Indonesia harus segera dilaksanakan dan tidak bisa lagi ditunda, sebab selama ini masalah tersebut telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek.

Dampak yang dimaksud meliputi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa, kemacetan di sejumlah ruas jalan, kerusakan infrastruktur jalan, bahkan peningkatan polusi udara di daerah terdampak.

Data Korlantas Polri menyebutkan terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada tahun 2024.

Sementara data Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua, di mana pada tahun 2024 tercatat ada 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan.

"Adapun terkait dengan kerusakan infrastruktur, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan ODOL,” ujar Menhub.

Kemenhub pada tahun ini tidak menerbitkan aturan baru terkait angkutan ODOL, namun hanya akan menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekaligus mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh pihak terkait pada tahun 2017.

Ia menambahkan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penanganan angkutan ODOL atau ingin memberikan masukan, dirinya sangat terbuka untuk berdiskusi.

Pasalnya, Menhub memahami bahwa sebuah kebijakan pada dasarnya tidak bisa menyenangkan semua pihak.

”Saya terbuka untuk diskusi, tapi bukan untuk menunda. Penundaan hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian baru dan justru tidak menyelesaikan akar masalah. Perlu saya tekankan kembali, fokus utama kami adalah keselamatan,” kata Menhub.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara