Advertisement
Usulan Wakil Ketua KPK Menambah Dana Partai untuk Cegah Korupsi Disanggah DPR
Ilustrasi rupiah. / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Usulan pemberian dana lebih besar terhadap partai politik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disebut kurang efektif untuk memberantas korupsi.
Hal ini diutarakan Ketua Komisi II DPR RI Riefky Karsayuda merespons pendapat Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto yang menyatakan bahwa usul menambah dana untuk partai politik guna mencegah korupsi.
Advertisement
"Menurut saya terlalu simpel solusi yang diberikan oleh Wakil Ketua KPK kalau itu tujuannya melakukan pemberantasan korupsi terhadap aktor-aktor politik yang merupakan bagian dari partai-partai politik selama ini," kata Riefky di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini lantas menyebut beberapa hal yang membuat biaya politik di Indonesia mahal, salah satunya adalah praktik politik uang dalam pemilu yang marak.
Praktik ini, lanjut dia, membuat pemilih hanya memilih satu calon dengan alasan pragmatis sehingga partai politik membutuhkan dana yang sangat besar. "Hal inilah yang membuat partai politik terpancing untuk terlibat dalam kasus korupsi," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya membenahi di sisi partai politik dan pendanaan partai politiknya tanpa melakukan edukasi, pemberian sanksi, dan segala macam hal terkait dengan pemilih.
Selain itu, faktor keinginan personal untuk memperkaya diri dengan korupsi. Dalam hal ini, Riefky lebih setuju memperkuat penanganan dan penindakan hukum ketimbang penambahan dana untuk partai politik.
Pada wilayah ini, menurut dia, tentu tidak akan pernah selesai hanya dengan pemberian dana yang besar. Dalam konteks ini, penegakan hukum dan penegakan atau pemberantasan korupsi menjadi kata kuncinya.
Oleh karena itu, dia berharap KPK dapat memperkuat sektor penanganan dan penegakan hukum pada bidang korupsi di lingkungan partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jika Para Preman Meresahkan, Polri Minta Masyarakat Menelepon 110 Dilayani 24 Jam
Kunjungan Kenegaraan, Presiden Prabowo Bertolak ke Thailand
Advertisement
Citra Bali Tercoreng Premanisme, Polisi Tangkap 56 Orang dalam Delapan Hari
Dua Jenazah Anggota Brimob Korban Penembakan KKB Papua Dimakamkan di Serui
Advertisement
Pemberantasan Premanisme Fokus Pada Tindakannya Bukan kepada Organisasinya
Hilirisasi Pertanian Jadi Isu Penting dalam Revisi UU Pangan
KAI Desak Adanya Perubahan Pelintasan Sebidang, Ini Alasannya
100 Orang Lebih Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Utara
Advertisement
117 WNI Dipulangkan dari Tanah Suci, Karena akan Berhaji Nonprosedural
Berita Pilihan
- Temuan Grup Kekerasan Seksual Inses di Facebook, Komnas Perempuan Minta Polisi Usut Tuntas
- Kasus TBC di Jakarta Dilaporkan Melonjak, Gubernur Pramono Anung Tolak Komentar Berlebihan
- 100 Orang Lebih Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Utara
- Kakak Beradik Ditemukan Meninggal Dunia Berpelukan di Perkebunan Pesisir Barat Lampung, Penuh Luka Tidak Wajar
- Penyeludupan 1,2 ton Kokain dan 795 Kilogram Sabu di Kepri, BNN Lakukan Penyelidikan
Advertisement
Lokakarya Kamus Kristik, Masyarakat Diajak Membuat Aksesori Abdi Dalem Kraton Jogja
Advertisement
Status Geopark Kaldera Toba Terancam Dicabut UNESCO, DPR Ingatkan Pemerintah
Advertisement
Berita Populer
- Penyeludupan 1,2 ton Kokain dan 795 Kilogram Sabu di Kepri, BNN Lakukan Penyelidikan
- KPK Geledah Rumah Pengusaha Robert Bonosusatya, Sita Sejumlah Uang Asing
- Kakak Beradik Ditemukan Meninggal Dunia Berpelukan di Perkebunan Pesisir Barat Lampung, Penuh Luka Tidak Wajar
- 117 WNI Dipulangkan dari Tanah Suci, Karena akan Berhaji Nonprosedural
- 100 Orang Lebih Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Utara
- KAI Desak Adanya Perubahan Pelintasan Sebidang, Ini Alasannya
- Hilirisasi Pertanian Jadi Isu Penting dalam Revisi UU Pangan
Advertisement
Advertisement
