Advertisement
Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Pemerintah Perlu Optimalisasi PNBP Sektor Sumber Daya Alam

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah didorong untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang. Selain itu perlu adanya transparansi kegiatan eksploitasi sumber daya alam agar lebih banyak yang masuk ke penerimaan negara.
"Ketidakpastian ekonomi yang muncul akibat perang dagang menimbulkan efek yang bisa memperberat kinerja fiskal APBN. Kondisi geopolitik dan perdagangan global yang tidak menentu dapat berdampak kepada menurunnya pendapatan negara," kata Anggota Komite IV DPD RI R.A. Yashinta Sekarwangi Mega dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Rabu (23/4/2025).
Advertisement
BACA JUGA: Penerapan Tarif Impor AS, China Peringatkan Potensi Krisis Kemanusiaan
Agar penerimaan negara tetap terjaga, ia mendorong upaya optimalisasi terhadap penerimaan dari sektor PNBP, khususnya PNBP sektor sumber daya alam. Pasalnya PNBP dari sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap postur APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Pada tahun 2024 misalnya PNBP dari sektor sumber daya alam di tahun 2024 sebesar Rp235,6 triliun.Dengan potensi itu, menurutnya masih perlu meningkatkan kepatuhan pada sektor SDA melalui transparansi dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam kegiatan tambang sumber daya alam.
Transparansi dan penegakan hukum bagi praktik ilegal itu menurutnya harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi PNBP yang bisa diperoleh negara sehingga bisa menjaga kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, penggunaan teknologi modern juga perlu digunakan untuk memaksimalkan penghitungan fee untuk negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
BACA JUGA: Ancaman Perang Dagang Diprediksi Makin Masif, Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0
"Transparansi dalam melakukan kegiatan eksploitasi wajib dilakukan bagi siapa saja. Kerusakan sumber daya alam yang terjadi saat ini akan memiliki dampak jangka panjang terutama kepada generasi mendatang. Selain itu penegakan hukum bagi praktik ilegal perlu ditegakkan untuk menekan dan mencegah adanya kerugian keuangan negara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Bapanas: Beras SPHP Naik, Cabai Merah Turun
- 4 Pulau yang Disengketakan Resmi Milik Aceh, Bobby Nasution Minta Masyarakat Tidak Terhasut
- Perpusnas Merilis Sembilan Buku Bertema Kearifan Lokal untuk Warisan Masa Depan
- Fasilitas Cadangan Peringatan Dini Tsunami Sangat Penting, Ini Kata BNPB
- Pesawat Saudi Airlines yang Terima Ancaman Bom Mengangkut Jemaah Haji Indonesia
Advertisement

Lagi, Pendaki Gunung Merapi Kena Blacklist 3 Tahun di Seluruh Gunung Berstatus Taman Nasional
Advertisement

Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Apabila Terjadi Perang Dunia III, Indonesia Masuk Dalam Daftar Negara Aman
- Kemendagri Undang Gubernur Sumut Bobby Nasution Bahas Masalah Kepemilikan Empat Pulau
- Indonesia Butuh 130.000 Sapi Impor
- KPK Panggil Stafsus Menaker Era Hanif Dhakiri
- Kemendagri Sentil Bupati Pati Sudewo, Ini Penyebabnya
- KPK Panggil 3 Pejabat Sekretariat Komisi XI DPR RI Terkait Kasus Dugaan Korupsi CSR BI
- Wamentan Sudaryono Ditunjuk Jadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
Advertisement
Advertisement