Advertisement
Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Pemerintah Perlu Optimalisasi PNBP Sektor Sumber Daya Alam

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah didorong untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang. Selain itu perlu adanya transparansi kegiatan eksploitasi sumber daya alam agar lebih banyak yang masuk ke penerimaan negara.
"Ketidakpastian ekonomi yang muncul akibat perang dagang menimbulkan efek yang bisa memperberat kinerja fiskal APBN. Kondisi geopolitik dan perdagangan global yang tidak menentu dapat berdampak kepada menurunnya pendapatan negara," kata Anggota Komite IV DPD RI R.A. Yashinta Sekarwangi Mega dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Rabu (23/4/2025).
Advertisement
BACA JUGA: Penerapan Tarif Impor AS, China Peringatkan Potensi Krisis Kemanusiaan
Agar penerimaan negara tetap terjaga, ia mendorong upaya optimalisasi terhadap penerimaan dari sektor PNBP, khususnya PNBP sektor sumber daya alam. Pasalnya PNBP dari sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap postur APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Pada tahun 2024 misalnya PNBP dari sektor sumber daya alam di tahun 2024 sebesar Rp235,6 triliun.Dengan potensi itu, menurutnya masih perlu meningkatkan kepatuhan pada sektor SDA melalui transparansi dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam kegiatan tambang sumber daya alam.
Transparansi dan penegakan hukum bagi praktik ilegal itu menurutnya harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi PNBP yang bisa diperoleh negara sehingga bisa menjaga kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, penggunaan teknologi modern juga perlu digunakan untuk memaksimalkan penghitungan fee untuk negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
BACA JUGA: Ancaman Perang Dagang Diprediksi Makin Masif, Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0
"Transparansi dalam melakukan kegiatan eksploitasi wajib dilakukan bagi siapa saja. Kerusakan sumber daya alam yang terjadi saat ini akan memiliki dampak jangka panjang terutama kepada generasi mendatang. Selain itu penegakan hukum bagi praktik ilegal perlu ditegakkan untuk menekan dan mencegah adanya kerugian keuangan negara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement