Advertisement
Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Pemerintah Perlu Optimalisasi PNBP Sektor Sumber Daya Alam

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah didorong untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang. Selain itu perlu adanya transparansi kegiatan eksploitasi sumber daya alam agar lebih banyak yang masuk ke penerimaan negara.
"Ketidakpastian ekonomi yang muncul akibat perang dagang menimbulkan efek yang bisa memperberat kinerja fiskal APBN. Kondisi geopolitik dan perdagangan global yang tidak menentu dapat berdampak kepada menurunnya pendapatan negara," kata Anggota Komite IV DPD RI R.A. Yashinta Sekarwangi Mega dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Rabu (23/4/2025).
Advertisement
BACA JUGA: Penerapan Tarif Impor AS, China Peringatkan Potensi Krisis Kemanusiaan
Agar penerimaan negara tetap terjaga, ia mendorong upaya optimalisasi terhadap penerimaan dari sektor PNBP, khususnya PNBP sektor sumber daya alam. Pasalnya PNBP dari sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap postur APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Pada tahun 2024 misalnya PNBP dari sektor sumber daya alam di tahun 2024 sebesar Rp235,6 triliun.Dengan potensi itu, menurutnya masih perlu meningkatkan kepatuhan pada sektor SDA melalui transparansi dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam kegiatan tambang sumber daya alam.
Transparansi dan penegakan hukum bagi praktik ilegal itu menurutnya harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi PNBP yang bisa diperoleh negara sehingga bisa menjaga kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, penggunaan teknologi modern juga perlu digunakan untuk memaksimalkan penghitungan fee untuk negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
BACA JUGA: Ancaman Perang Dagang Diprediksi Makin Masif, Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0
"Transparansi dalam melakukan kegiatan eksploitasi wajib dilakukan bagi siapa saja. Kerusakan sumber daya alam yang terjadi saat ini akan memiliki dampak jangka panjang terutama kepada generasi mendatang. Selain itu penegakan hukum bagi praktik ilegal perlu ditegakkan untuk menekan dan mencegah adanya kerugian keuangan negara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Luhut Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lanjut, Tinggal Tunggu Perpresnya
- Rest Area KM 21 B Tol Jagorawi Disita Kejagung Terkait Korupsi Timah
- Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto Ditangkap, Pesangon Mantan Pekerja Tetap Harus Dibayarkan
Advertisement

Pembebasan Lahan Tol Jogja-Solo Seksi 1 dan Seksi 2 Wilayah Sleman Diperluas hingga 27 Hektare, Ini Data Desa Terdampak
Advertisement

Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Bea Cukai dan Pajak Kemenkeu Punya Dirjen Baru, Ini Pejabatnya
- Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Budi Arie Klaim Dirinya yang Melaporkan Dugaan Korupsi PDNS di Kominfo
- Kasus Korupsi Kementerian Tenaga Kerja, KPK Panggil Empat Saksi
- Banjir Bandang Terjang Tambang Emas di Papua Barat, 15 Orang Meninggal Dunia
- Muncul Desakan Petisi Pencopotan Menteri Kesehatan, Mensesneg: Pemerintah Mendengarkan Serius
Advertisement