Advertisement

Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Pemerintah Perlu Optimalisasi PNBP Sektor Sumber Daya Alam

Sunartono
Kamis, 24 April 2025 - 22:27 WIB
Sunartono
Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Pemerintah Perlu Optimalisasi PNBP Sektor Sumber Daya Alam Anggota Komite IV DPD RI R.A. Yashinta Sekarwangi. - Istimewa.

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah didorong untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang. Selain itu perlu adanya transparansi kegiatan eksploitasi sumber daya alam agar lebih banyak yang masuk ke penerimaan negara.

"Ketidakpastian ekonomi yang muncul akibat perang dagang menimbulkan efek yang bisa memperberat kinerja fiskal APBN. Kondisi geopolitik dan perdagangan global yang tidak menentu dapat berdampak kepada menurunnya pendapatan negara," kata Anggota Komite IV DPD RI R.A. Yashinta Sekarwangi Mega dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Rabu (23/4/2025).

Advertisement

BACA JUGA: Penerapan Tarif Impor AS, China Peringatkan Potensi Krisis Kemanusiaan

Agar penerimaan negara tetap terjaga, ia mendorong upaya optimalisasi terhadap penerimaan dari sektor PNBP, khususnya PNBP sektor sumber daya alam. Pasalnya PNBP dari sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap postur APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Pada tahun 2024 misalnya PNBP dari sektor sumber daya alam di tahun 2024 sebesar Rp235,6 triliun.Dengan potensi itu, menurutnya masih perlu meningkatkan kepatuhan pada sektor SDA melalui transparansi dan penegakan hukum terhadap praktik ilegal dalam kegiatan tambang sumber daya alam.

Transparansi dan penegakan hukum bagi praktik ilegal itu menurutnya harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi PNBP yang bisa diperoleh negara sehingga bisa menjaga kondisi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, penggunaan teknologi modern juga perlu digunakan untuk memaksimalkan penghitungan fee untuk negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

BACA JUGA: Ancaman Perang Dagang Diprediksi Makin Masif, Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0

"Transparansi dalam melakukan kegiatan eksploitasi wajib dilakukan bagi siapa saja. Kerusakan sumber daya alam yang terjadi saat ini akan memiliki dampak jangka panjang terutama kepada generasi mendatang. Selain itu penegakan hukum bagi praktik ilegal perlu ditegakkan untuk menekan dan mencegah adanya kerugian keuangan negara,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Advertisement

alt

Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Sabtu 26 April 2025, Naik dari Stasiun Tugu Jogja Turun di Palur

Jogja
| Sabtu, 26 April 2025, 01:17 WIB

Advertisement

alt

Hidup dalam Dunia Kartun Ala Ibarbo Fun Town

Wisata
| Sabtu, 12 April 2025, 10:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement