Advertisement

KPK Susun Jadwal Pemeriksaan Ridwan Kamil

Newswire
Rabu, 23 April 2025 - 11:47 WIB
Abdul Hamied Razak
KPK Susun Jadwal Pemeriksaan Ridwan Kamil Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.ist - ANTARA

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan segera dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pemeriksaan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021—2023.

Advertisement

“Insyaallah dalam waktu dekat [pemeriksaan Ridwan Kamil] dilakukan,” ujarnya, Rabu (23/4/2025).

BACA JUGA: Jaksa Penuntut Umum KPK Sebut Mantan Gubernur Bengkulu Terima Gratifikasi Rp30,3 Miliar

Meski begitu, Asep menjelaskan bahwa pemeriksaan Ridwan Kamil tidak bisa dilakukan secara cepat karena penyidik masih menggali informasi untuk nanti ditanyakan kepada yang bersangkutan.

“Kemudian juga kami menyita barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik itu kan harus kami ekstrak dulu, lihat dulu, dalamnya kami pelajari dulu. Jadi, saat ini dalam proses,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa kepentingan penyidik untuk memeriksa Ridwan Kamil karena dalam kapasitasnya sebagai mantan komisaris Bank BJB.

“Setiap pemda, pemerintahan daerah tingkat satu itu punya bank. Nah, kemudian gubernur itu menjadi komisarisnya di situ. Nah, itu keterkaitannya,” ujarnya.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Lima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Advertisement

alt

Gunakan APBD, Sejumlah SMP dan SD di Kulonprogo Direnovasi Tahun Ini

Kulonprogo
| Selasa, 13 Mei 2025, 07:47 WIB

Advertisement

alt

Penutupan Wisata Taman Nasional Manusela Diperpanjang

Wisata
| Minggu, 11 Mei 2025, 11:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement