Advertisement
DPR Sarankan Sekolah Rakyat Berada di Bawah Kemendikdasmen

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah disarankan agar Sekolah Rakyat berada langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Sebaiknya, langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kementerian Sosial (Kemensos) cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati, Selasa (15/4/2025).
Advertisement
Ia juga memandang bahwa Sekolah Rakyat sudah sepatutnya berada di bawah naungan Kemendikdasmen karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasme) Abdul Mu’ti telah menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat bernilai penting dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di tanah air ini, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu ataupun yang menetap di daerah 3T dengan fasilitas pendidikan yang minim.
Esti lalu menilai, sistem asrama yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat akan mengatasi persoalan sulitnya akses anak-anak menuju sekolah serta akan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik dan karakter siswa.
BACA JUGA: Lelang Pembangunan RSUD Sleman Dibatalkan, Ini Penyebabnya
"Sekolah Rakyat bagus, sejauh untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat miskin ekstrem dengan fasilitas yang memadai, termasuk asrama agar anak di daerah yang aksesnya sulit bisa tinggal di asrama dengan segala pemenuhan kebutuhan sehari-harinya,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan pihaknya menargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.
"Kami sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Menteri Sosial kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025," kata Dody.
Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement