Advertisement
DPR Sarankan Sekolah Rakyat Berada di Bawah Kemendikdasmen

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah disarankan agar Sekolah Rakyat berada langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Sebaiknya, langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kementerian Sosial (Kemensos) cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati, Selasa (15/4/2025).
Advertisement
Ia juga memandang bahwa Sekolah Rakyat sudah sepatutnya berada di bawah naungan Kemendikdasmen karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasme) Abdul Mu’ti telah menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan Sekolah Rakyat bernilai penting dalam memastikan tidak ada anak yang putus sekolah di tanah air ini, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu ataupun yang menetap di daerah 3T dengan fasilitas pendidikan yang minim.
Esti lalu menilai, sistem asrama yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat akan mengatasi persoalan sulitnya akses anak-anak menuju sekolah serta akan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik dan karakter siswa.
BACA JUGA: Lelang Pembangunan RSUD Sleman Dibatalkan, Ini Penyebabnya
"Sekolah Rakyat bagus, sejauh untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat miskin ekstrem dengan fasilitas yang memadai, termasuk asrama agar anak di daerah yang aksesnya sulit bisa tinggal di asrama dengan segala pemenuhan kebutuhan sehari-harinya,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan pihaknya menargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.
"Kami sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Menteri Sosial kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025," kata Dody.
Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement