Advertisement
Tim Hukum Hasto Kritiyanto Nilai KPK Langgar HAM
rnTersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) dan oerintangan penyidikan Hasto Kristiyanto melambaikan tangan saat akan menjalani pemeriksaan oleh KPK di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (13/1/2025). Antara - Muhammad Adimaja\\r\\n\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai KPK melanggar hak asasi manusia terkait pelimpahan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
"Saya sampaikan dengan tegas bahwa KPK telah menegakkan hukum dengan melanggar hak asasi manusia (HAM)," kata kuasa hukum Hasto, Patra M Zen kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).
Advertisement
Patra menegaskan sudah sejak abad 18, jika seseorang dijadikan tersangka maka harus diuji terlebih dahulu benar atau tidaknya penetapan tersebut.
BACA JUGA: Tim Hukum Hasto Kristiyanto Ajukan 3 Saksi yang Meringankan
Dia menilai proses peradilan ini terasa dipercepat dan dipotong di tengah jalan.
"Bukan mau menyampaikan bahwa memang betul prosedur penetapan tersangka Pak Hasto ini betul-betul benar. Malah dipotong di tengah jalan," katanya.
Dia menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan hak tersangka. Dia menjelaskan perlunya proses praperadilan dijalankan sesuai prosedur dan adanya alat bukti permulaan.
"Ditetapkan tersangka mau menguji hak kita dipercepat berkasnya. Jadi sekali lagi, yang pertama KPK telah mau menegakkan hukum dengan mengenyampingkan hukum," ujarnya.
Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.
HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.
Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Mekanisme Pemberian THR yang Diumumkan Oleh Presiden Prabowo
Tok! Hakim Gugurkan Permohonan Praperadilan Hasto Kristiyanto
Tim Hukum Hasto Kritiyanto Nilai KPK Langgar HAM
Takaran Minyakita Dikurangi, Mentan Minta Tiga Perusahaan Ini Ditindak
Advertisement
Menyerap Aspirasi Warga ala Ahmad Luthfi
Pemerintah Inggris Bakal Pangkas PNS dan Pilih Manfaatkan AI demi Efisiensi
Advertisement
Hasto Kristiyanto Dapat Serangan Masif Usai PDIP Pecat Jokowi
Direktur Persiba Balikpapan Ditangkap Bareskrim Polri Terkait Narkoba
Waspadai Tanah Longsor di Jalur Menuju Kawasan Wisata Gunung Bromo
MPBI Nilai Banjir Jabodetabek Bukti Buruknya Tata Kelola Lingkungan
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Pemerintah Pusat Ingin Bentuk Koperasi Desa Merah Putih, Pemkab Bantul Dorong Agar Gunakan Koperasi Unit Desa
Advertisement
Ramadan, The Phoenix Hotel, Grand Mercure & Ibis Yogyakarta Adisucipto Siapkan Menu Spesial
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan Crane di Blora, 5 Orang Meninggal Dunia
- Pemkot Semarang Bolehkan Sekolah Gelar Study Tour Asal Penuhi Aspek Keselamatan
- Tanggul Jebol, 156 Keluarga di Kabupaten Purwakarta Dievakuasi
- Markas Polda Banten Terbakar, Penyebabnya Masih Misterius
- Penembakan Terjadi di Jalanan Lyon Prancis, 1 Orang Dilaporkan Tewas
- Truk Terbakar di Jalan Tol Kanci-Pejagan, Kerugian Rp400 Juta
- Cuaca Hari Ini Senin 10 Maret 2025, Mayoritas Kota Besar Diguyur Hujan
Advertisement
Advertisement
