Advertisement
Terjerat Kasus Pemerasan, AKBP Bintoro Dipecat dari Polri
Komisioner Kompolnas, Mochammad Choirul Anam saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2025). ANTARA/Ilham Kausar - am
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Hasil sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memutuskan dua oknum anggota Polri terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat terkait kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus pembunuhan, Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartoyo (MBH).
"Dua oknum polisi tersebut yaitu AKP Zakaria dan AKBP Bintoro," kata Komisioner Kompolnas Mochammad Choirul Anam saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.
Advertisement
AKBP Bintoro sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan AKP Zakaria sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel dalam mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan AN dan MBH.
Sedangkan, untuk AKBP Gogo Galesung yang juga mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel dan mantan Kasubnit Resmob Polres Jaksel Ipda Novian Dimas terkena demosi masing-masing delapan tahun dan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari.
Anam juga menambahkan AKP Zakaria diberi sanksi yang lebih berat karena mempunyai peran yang aktif dalam kasus itu. Zakaria bahkan disebut mengetahui tata kelola uang yang diberi oleh tersangka pembunuhan, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo.
"Dia (Zakaria) adalah bagian dari struktur cerita dari pejabat lama ke pejabat baru, sehingga rangkaian peristiwa dari awal ke akhir tahu, dia juga tahu bagaimana tata kelola uang itu," paparnya.
BACA JUGA: Eks Kasatreskrim AKBP Bintoro Diduga Peras Bos Prodia Rp20 Miliar, Kini Ditahan
Dia juga menyebutkan di dalam sidang tersebut, konstruksi perkara dijelaskan secara detail oleh Komisi Kode Etik.
"Jika didasarkan konstruksi perkara, kasus itu dinilainya masuk ke dalam kategori penyuapan, bukan pemerasan," jelas Anam.
Sementara itu untuk AKP Mariana (eks Kanit PPA Satreskrim Polres Jaksel), Anam menyebutkan masih berproses karena masih ada pemeriksaan saksi-saksi.
"Jumlahnya masih banyak, sekitar 16 orang saksi. Ini masih cukup lama," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menpan RB Imbau ASN, TNI dan Polri Laporkan Harta Kekayaan
Terjerat Kasus Pemerasan, AKBP Bintoro Dipecat dari Polri
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Kabupaten Sarmi Papua
Taman Safari Seluas 225 Hektare Bakal Dibangun di IKN Akhir 2025
Advertisement
Mau Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Begini Cara Mendaftar Program PKG
Harga Gabah Kering Panen di Bantul Dipatok Rp6.500 per Kg
Satpo PP Temukan 24 Lokasi Vandalisme "Adili Jokowi" di Surabaya
Hore! Pemerintah Tanggung Pajak Penghasilan Pekerja di Sektor Padat Karya
Advertisement
Prabowo akan Memantau Program Cek Kesehatan Gratis secara Senyap
Rumah Ketum PP Digeledah KPK, Sekjend: Kami Hormati Proses Hukum
Dampak Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 2 Orang WNI Ditangkap
Advertisement
Polisi Tangkap 3 Pegawai KPK Gadungan
Berita Pilihan
- Taman Safari Seluas 225 Hektare Bakal Dibangun di IKN Akhir 2025
- Mau Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Begini Cara Mendaftar Program PKG
- Imbas Pemangkasan Anggaran Infrastruktur, Gapensi: Ada 185 Sektor Industri Bakal Terdampak
- Dampak Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 2 Orang WNI Ditangkap
- Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial Tolak Permintaan Seleksi Hakim Agung
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 8 Januari 2025, Jembatan Srandakan Runtuh, Muncul Vandalisme Adili Jokowi, Pekan Budaya Tionghoa
Advertisement
Liburan ke Garut, Ini Lima Tempat Wisata Alam Tersembunyi yang Layak Dinikmati
Advertisement
Berita Populer
- Heboh Gaji ke-13 ASN Bakal Dipangkas, Menteri Keuangan Pastikan Sudah Dianggarkan
- Jakarta, Bandung, Semarang dan Jogja Hari Ini Diprediksi Bakal Diguyur Hujan
- Donald Trump Blokir Fasilitas Mahkamah Pidana Internasional Buntut Penyelidikan pada Individu di Israel
- Pembahasan Berbagai RUU Bakal Dikebut, Kejar Target 100 Hari Pertama Kabinet
- Pemerintah Diminta Bikin Aturan Tegas Batasi Anak Main Medsos, PBNU: Melindungi dari Konten Berbahaya
- AHY Dorong Kasus Sertifikat Laut Ditindak Tegas
- Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Masih 3,4 Juta Orang
Advertisement
Advertisement
