Tak Hanya di Tangerang, KKP juga Tindak Tegas Pagar Laut di Bekasi

Newswire

Sabtu, 25 Januari 2025 - 21:47 WIB

Abdul Hamied Razak

Tak Hanya di Tangerang, KKP juga Tindak Tegas Pagar Laut di Bekasi

Area pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin oleh PT TRPN yang melakukan kegiatan pemagaran laut dan reklamasi di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA - HO/KKP

Harianjogja.com, JAKARTA–Tak hanya di Tangerang, Banten, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas terhadap tindakan pemagaran laut dan reklamasi di Bekasi, Jawa Barat.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi tersebut dilakukan tanpa izin oleh PT TRPN.

"Langkah lanjutan setelah menyelesaikan validasi lapangan untuk pemeriksaan awal, KKP akan melanjutkan pemeriksaan terhadap PT TRPN pada awal Februari 2025," ujarnya, Sabtu (25/1/2025).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP tersebut bertujuan untuk memverifikasi luas area pelanggaran dan menentukan potensi sanksi administrasi, termasuk denda.

Langkah ini, kata dia, merupakan wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, melindungi nelayan dan masyarakat pesisir, serta memastikan pemanfaatan ruang laut dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 15 Januari 2025, KKP telah melakukan penyegelan atas kegiatan pemagaran laut dan reklamasi di Bekasi, Jawa Barat, yang dilakukan PT TRPN tanpa memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Kegiatan tersebut diketahui berdampak negatif terhadap ekosistem laut serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional.

Selain itu, adanya pagar laut di kedua daerah tersebut telah mempersempit daerah penangkapan ikan, merugikan nelayan, dan pembudidaya.

"Pemagaran laut yang dilakukan tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem perairan laut, mempersempit daerah penangkapan ikan, merugikan nelayan dan pembudidaya, serta mengganggu operasional PLTU Banten 03 dan PLTGU Muara Tawar Bekasi yang merupakan objek vital nasional," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (23/1).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara