Advertisement
Pakar Sebut Pembentukan Direktorat PPA-PPO Diusulkan hingga Polda dan Polres
Ilustrasi tindak pidana perdagangan orang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga tingkat polda dan polres.
Menurut Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Surya Nita pembentukan tersebut perlu karena perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penanganan TPPO menjadi hal serius untuk ditangani Polri.
Advertisement
"Hal ini mengingat, yang hanya bisa ditangani Mabes Polri kurang lebih 100.000 kasus. Akan tetapi, menurut Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) ada 400.000 kasus, artinya penting kiranya ditangani sampai polres," kata Nita, Rabu (22/1/2025).
Oleh sebab itu, kata dia, pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga polres dapat membuat kasus langsung ditangani di daerah Selain itu, kehadiran direktorat tersebut dapat membuat polres mengupayakan langkah preemtif dan preventif sebagai cara mencegah kasus terhadap perempuan dan anak serta TPPO.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa perlu membangun sinergitas antarsatuan kerja dan lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang sehingga kasus-kasus tersebut dapat dicegah dari daerah sampai tingkat pusat.
BACA JUGA:Â Lawan TPPO, Kantor Imigrasi Yogyakarta Gelar Talkshow Keimigrasian Sasar Pelajar SMK
"Lembaga pemerintah lainnya juga perlu bekerja sama secara pentaheliks (model koordinasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media) serta berkolaborasi dengan tidak egosentris," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri acara Tanwir I Aisyiyah di Jakarta, Rabu (15/1), ingin mengembangkan Direktorat PPA-PPO hingga ke tingkat polda dan polres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PBB Soroti Krisis Kemanusiaan di Timur Tengah
Pemerintah Umumkan BHR 2026, Grab Siapkan Rp110 Miliar untuk Mitra
KPK: Fadia Arafiq Diduga Libatkan Anak Intervensi Proyek
Kapal Perang Iran Karam di Samudra Hindia, 101 Hilang
Advertisement
Sanchez Tegas: No to War, Madrid Lawan Tekanan AS
AS Evakuasi 9.000 Warga dari Timur Tengah
Korban Tewas Serangan AS-Israel di Iran Tembus 1.045 Jiwa
AS-Ekuador Operasi Militer di Jalur Transit Kokain
Waspada, BMKG Sebut Kemarau 2026 Datang Lebih Cepat dan Lebih Kering
Advertisement
Bareskrim Bongkar Kosmetik LC Beauty Mengandung Merkuri di Cirebon
Konflik Timur Tengah Memanas, BPOM Jamin Stok Obat dan Pangan RI Aman
Skandal Goreng Saham, OJK Bekukan Aset Rp14 Triliun dan 2 Tersangka
Target Revitalisasi Sekolah Jebol, Kemendikdasmen Kelola Rp14 Triliun
Wapres Gibran Minta Guru dan Orang Tua Tak Malu Belajar Teknologi AI
Advertisement
Siap-Siap, Kemarau 2026 Dimulai April dengan Durasi Lebih Panjang
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Festival Imlek Nasional 2026 Pecahkan Rekor Dunia Lontong Cap Go Meh
Advertisement
Berita Populer
- BIGBANG Comeback, Gelar Tur Dunia Perayaan 20 Tahun
- Cuaca Ekstrem Terjang DIY, Gunungkidul Paling Terdampak
- Qatar Tegaskan Tidak Berperang dengan Iran, Klaim Hak Bela Diri
- KPK Umumkan Status Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Hari Ini
- ESDM Buka Peluang Impor Bioetanol AS, Bahlil: Jika Produksi Kurang
- Perang Timur Tengah Belum Ganggu Ekspor DIY, Disperindag Tetap Waspada
- Banjir Rendam 16 Desa di Klaten, 120 Warga Mengungsi
Advertisement
Advertisement
