Advertisement
Pakar Sebut Pembentukan Direktorat PPA-PPO Diusulkan hingga Polda dan Polres
Ilustrasi tindak pidana perdagangan orang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga tingkat polda dan polres.
Menurut Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Surya Nita pembentukan tersebut perlu karena perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penanganan TPPO menjadi hal serius untuk ditangani Polri.
Advertisement
"Hal ini mengingat, yang hanya bisa ditangani Mabes Polri kurang lebih 100.000 kasus. Akan tetapi, menurut Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) ada 400.000 kasus, artinya penting kiranya ditangani sampai polres," kata Nita, Rabu (22/1/2025).
Oleh sebab itu, kata dia, pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga polres dapat membuat kasus langsung ditangani di daerah Selain itu, kehadiran direktorat tersebut dapat membuat polres mengupayakan langkah preemtif dan preventif sebagai cara mencegah kasus terhadap perempuan dan anak serta TPPO.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa perlu membangun sinergitas antarsatuan kerja dan lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang sehingga kasus-kasus tersebut dapat dicegah dari daerah sampai tingkat pusat.
BACA JUGA:Â Lawan TPPO, Kantor Imigrasi Yogyakarta Gelar Talkshow Keimigrasian Sasar Pelajar SMK
"Lembaga pemerintah lainnya juga perlu bekerja sama secara pentaheliks (model koordinasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media) serta berkolaborasi dengan tidak egosentris," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri acara Tanwir I Aisyiyah di Jakarta, Rabu (15/1), ingin mengembangkan Direktorat PPA-PPO hingga ke tingkat polda dan polres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Laporan Harta Kekayaan, Menko AHY Punya Harta Rp116,53 Miliar Tanpa Utang
Survei Penilaian Integritas 2024, DIY Masuk Kategori Rentan
Komisi X DPR Berharap Para Dosen Tidak Demo soal Pembayaran Tukin
Advertisement
Status Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Dibatalkan Kementerian ATR
Hore! Mudik Lebaran 2025, Tak Ada Kenaikan Harga Tiket
Pakar Sebut Pembentukan Direktorat PPA-PPO Diusulkan hingga Polda dan Polres
Hujan Deras, Ratusan Hektare Sawah di Sragen Tergenang Banjir
Advertisement
Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis Dipasok BUMN Pangan ID Food
Advertisement
Dua Bendungan yang Digarap Waskita Siap Diresmikan Presiden Prabowo
Berita Pilihan
- Status Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Dibatalkan Kementerian ATR
- Hore! Mudik Lebaran 2025, Tak Ada Kenaikan Harga Tiket
- Hujan Deras, Ratusan Hektare Sawah di Sragen Tergenang Banjir
- Kritik Muhammadiyah soal Wacana Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi dan UKM
- Direncanakan Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan IKN Masih Butuh Rp48,8 Triliun
Advertisement
Rencana Penataan GOR Kridosono dan Kawasan Kotabaru Masih Belum Jelas
Advertisement
Kedai Fransis Pizza: Dibuka Singkat, Bisa Menikmati Pizza di Teras Rumah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan IKN, Begini Hasilnya
- Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional
- Kementerian ATR/BPN Investigasi Polemik Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut
- Direncanakan Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan IKN Masih Butuh Rp48,8 Triliun
- UN Bakal Digelar dalam Format Baru November Mendatang, Ini Alasan Menteri Pendidikan
- 66 Orang Tewas Akibat Kebakaran Sebuah Hotel di Turki
- Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 6,4 di Taiwan
Advertisement
Advertisement
