Advertisement
Pakar Sebut Pembentukan Direktorat PPA-PPO Diusulkan hingga Polda dan Polres
Ilustrasi tindak pidana perdagangan orang / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga tingkat polda dan polres.
Menurut Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Surya Nita pembentukan tersebut perlu karena perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penanganan TPPO menjadi hal serius untuk ditangani Polri.
Advertisement
"Hal ini mengingat, yang hanya bisa ditangani Mabes Polri kurang lebih 100.000 kasus. Akan tetapi, menurut Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) ada 400.000 kasus, artinya penting kiranya ditangani sampai polres," kata Nita, Rabu (22/1/2025).
Oleh sebab itu, kata dia, pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga polres dapat membuat kasus langsung ditangani di daerah Selain itu, kehadiran direktorat tersebut dapat membuat polres mengupayakan langkah preemtif dan preventif sebagai cara mencegah kasus terhadap perempuan dan anak serta TPPO.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa perlu membangun sinergitas antarsatuan kerja dan lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak serta perdagangan orang sehingga kasus-kasus tersebut dapat dicegah dari daerah sampai tingkat pusat.
BACA JUGA:Â Lawan TPPO, Kantor Imigrasi Yogyakarta Gelar Talkshow Keimigrasian Sasar Pelajar SMK
"Lembaga pemerintah lainnya juga perlu bekerja sama secara pentaheliks (model koordinasi yang melibatkan lima pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media) serta berkolaborasi dengan tidak egosentris," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri acara Tanwir I Aisyiyah di Jakarta, Rabu (15/1), ingin mengembangkan Direktorat PPA-PPO hingga ke tingkat polda dan polres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kegiatan Karya Wisata Diwacanakan untuk Sekolah Rakyat
Anggota DPR Bakal Bawa Kasus Prada Lucky Sidang Dewan
Kementerian Hukum Minta Notaris Jadi Sahabat Pengadilan
Presiden Prabowo Hadiri Parade Kemerdekaan Nasional Singapura
Advertisement
Ratusan Ribu Remaja Terpapar Narkotika, BNN Paparkan Pemicu
Gubernur Jawa Timur Minta Warga Tidak Mengibarkan Bendera One Piece
BPOM Cabut Izin Edar 21 Kosmetik, Ini Daftarnya
Sri Mulyani Tambah Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun
Prada Lucky Dipukuli dan Dicambuk Senior TNI hingga Tewas
Advertisement
Kejagung Tetapkan Cheryl Darmadi DPO TPPU Korupsi Duta Palma
Puluhan Orang Tak Dikenal Jarah Aset PT IMIP Morowali
Polisi Berjanji Ikut Sukseskan MBG
Diprotes Susi Pudjiastuti, KDM Sepakat Izin KJA Dievaluasi
Pemerintah Prancis Kutuk Israel Ingin Duduki Gaza
Advertisement
Lumajang Tidak Aman dan Marak Curanmor, Ribuan Mahasiswa KKN Kolaboratif Ditarik
Berita Pilihan
- Viral Telat Kembalikan Buku Mahasiswi Kena Denda Rp5 Juta, Ini Kata UGM
- Aksi Koboi Jaksa Todongkan Senjata Api di Pondok Aren, Begini Kata Kejagung
- Senin 18 Agustus 2025 Bukan Libur Nasional Tapi Cuti Bersama Nasional
- Negosiasi Buntu, Israel Siapkan Serangan Baru di Jalur Gaza
- Kasus Korupsi Masjid Agung Karanganyar, Kejari Sita Rp105 Juta
Advertisement
DIY Didorong Bersaing dalam Layanan Wisata Ramah Muslim Dunia
Advertisement
Satu Lagi Kuliner Legendaris di Jogja, Ayam Goreng Tojoyo Buka di Malioboro
Advertisement
Berita Populer
- Iran dan Mesir Desak Negara-negara Islam Ambil Tindakan Hentikan Geneosida di Gaza
- Respons Surya Paloh Seusai Kadernya Bupati Kolaka Dijemput KPK saat Rakernas
- Tekan Biaya Transportasi Masyarakat, Kemenhub Pertimbangkan Subsidi Feeder
- Muhammadiyah Gandeng Prudential Syariah Tingkatkan Literasi dan Distribusi Wakaf
- Polisi Ungkap Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur
- Lumajang Tidak Aman dan Marak Curanmor, Ribuan Mahasiswa KKN Kolaboratif Ditarik
- Pemerintah Prancis Kutuk Israel Ingin Duduki Gaza
Advertisement
Advertisement
