Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan IKN, Begini Hasilnya
Advertisement
JAKARTA--Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/1/2025) dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangannya kepada awak media seusai rapat menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan.
Advertisement
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kami lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY dalam keterangan persnya di Ruang Sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta.
Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep "ibu kota politik" dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif.
Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kami sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” ucap AHY.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN.
“Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kami juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” ungkap AHY.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan.
Selain itu, investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024. "Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan grounbreaking tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke-9 agar tidak sekadar groundbreaking tetapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya," ujar Basuki.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Direncanakan Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan IKN Masih Butuh Rp48,8 Triliun
- Laporan Harta Kekayaan Kabinet Prabowo, Ada yang Mencapai Rp5,4 Triliun
- Mitra Makan Bergizi Gratis Hanya Bisa Daftar lewat Web Resmi, Lainnya Dipastikan Bodong
- Gebrakan Trump Seusai Dilantik, Langsung Tarik AS Keluar dari WHO
- Polemik Pagar Laut di Tangerang, Presiden Minta Dituntaskan karena Ilegal
Advertisement
Advertisement
Kedai Fransis Pizza: Dibuka Singkat, Bisa Menikmati Pizza di Teras Rumah
Advertisement
Berita Populer
- Trump Nyatakan Amerika Serikat Hanya Mengakui Jenis Kelamin Laki-laki dan Wanita
- Istana Sebut Program Makan Bergizi Gratis Dirancang Sebagai Inisiatif Multi-Dekade
- KPK Siapkan Materi Hadapi Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Gebrakan Trump Seusai Dilantik, Langsung Tarik AS Keluar dari WHO
- KKP Segel 453 Ton Bahan Baku Pakan Ikan Impor Tidak Sesuai Peruntukan
- KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda 2 Pekan
- Kemendikdasmen Segera Umumkan Perbaikan Mekanisme PPDB
Advertisement
Advertisement