Penggunaan APBN untuk Bangun IKN Bakal Dibatasi

Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal memangkas anggaran infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan IKN.

"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN telah hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.

Untuk itu, pemerintah dipastikan bakal mulai menggenjot geliat investasi di IKN pada tahun ini untuk menutup kebutuhan anggaran pembangunan tersebut.

"Tapi yang jelas, komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Tapi saya tegaskan sekali lagi, komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi," tambahnya.

BACA JUGA: Ada Siklon Tropis Sean, Waspada Cuaca Ekstrem di DIY Selama 3 Hari ke Depan

Uki menyebut hingga saat ini pembangunan IKN masih terus berlangsung. Salah satu proyek yang tengah dikebut yakni pembangunan Masjid Agung di IKN.

Pada saat yang sama, Uki menyebut hingga akhir 2024 tidak ada perlambatan pembangunan di proyek senilai Rp466 triliun itu.

"[Meski anggaran dipangkas] Tidak ada yang namanya perlambatan itu tidak ada. Yang ada hanya pembangunan IKN yang tadinya 100% itu APBN, lama-lama disini proporsi APBN memang harus dikurangi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menyebut kelanjutan pembangunan IKN itu nantinya bakal dieksekusi lebih lanjut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Untuk basic design sudah kami siapkan ya, baru untuk nantinya ditindaklanjuti oleh teman-teman OIKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor PU Senin (13/1/2025).

Diana menjelaskan, nantinya proses lelang proyek infrastruktur lanjutan di IKN itu bakal dilakukan oleh OIKN. Dia juga menyebut bahwa Kepala OIKN telah melakukan pengajuan usulan biaya tambahan OIKN ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Meski belum dapat memastikan kapan lelang itu bakal dilakukan, namun Diana memberi sinyal proses lelang bisa saja dijalankan pada kuartal I/2025.

“Mungkin sekali [dilelang kuartal I/2025]. Kan pendanaannya sudah diajukan oleh Pak Basuki,” jelasnya.

Adapun, dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas progres dan kelanjutan pembangunan IKN yang saat ini tengah berlangsung.

Dalam pertemuannya itu, Basuki menjelaskan Wapres berpesan agar seluruh target pembangunan IKN dapat dicapai tepat waktu sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

“Wapres juga mendorong supaya target-target pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo terpenuhi. Seperti penyiapan kawasan yudikatif dan legislatif serta beragam infrastruktur pendukungnya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk mendukung pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif itu Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan suntikan APBN sebesar Rp8,1 triliun.

Tak hanya untuk mendukung pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk menyukseskan pembangunan konektivitas di IKN.

“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com