Advertisement
KPK Periksa Wali Kota Semarang Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkot
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. ANTARA - Zuhdiar Laeis.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/1/2025) di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemanggilan Wali Kota Semarang itu terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang melibatkan AB, HGR, M, PRUR.
Advertisement
BACA JUGA: KPK Periksa Anggota DPR RI Maria Lestari Terkait Kasus Hasto
Menurut informasi yang dihimpun, tiga orang saksi lainnya yang diperiksa adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri, Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono, dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.
Pada tanggal 17 Juli 2024, KPK mengumumkan dimulainya penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024.
Selain itu, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.
Dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai tersangka.
Hal tersebut terungkap dalam gugatan praperadilan yang diajukan Mbak Ita pada tanggal 4 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor perkara 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Namun, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Sesuai dengan kebijakan KPK, identitas beserta konstruksi perkara tidak pidana korupsi tersebut akan disampaikan setelah penyidikan telah rampung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Keluarga Diduga Jadi Sasaran Doxing, Bung Towel Lapor Polisi
Korupsi Pemkot Semarang, KPK Menahan Dua Tersangka
PDIP Berharap Pertemuan Megawati dan Prabowo Sebelum Kongres
Advertisement
Hendak Lerai Tawuran, Seorang Polisi Terkena Siraman Air Keras
Status Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ibu Diterapkan 14 Hari
Advertisement
Penambahan Jumlah Reses, Pengamat Nilai DPD Tak Punya Sense Of Crisis
Advertisement
Puluhan Siswa di Sukoharjo Keracunan Menu MBG, Badan Gizi Nasional Ganti Menu
Berita Pilihan
- PDIP Berharap Pertemuan Megawati dan Prabowo Sebelum Kongres
- Pengamat UGM Nilai Gencatan Senjata Hamas dan Israel Hanya Wacana Joe Biden di Akhir Jabatannya
- Korban Hilang dari Kebakaran Glodok Plaza Jadi Sebelas Orang
- Presiden Minta Warga Menantikan Hasil Kerja Kabinet Merah Putih
- Usulan Gubernur Jawa Timur Soal APBD Bantu Program MBG Disambut Baik Bapanas
Advertisement
Tinjau MBG di Sleman, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Sebut Anak-Anak Sudah Mulai Terbiasa Makan Sehat
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- Korban Hilang dari Kebakaran Glodok Plaza Jadi Sebelas Orang
- Pemagaran Laut, Nelayan Diperkirakan Rugi Rp9 Miliar
- Puluhan Siswa di Sukoharjo Keracunan Menu MBG, Badan Gizi Nasional Ganti Menu
- Pengamat UGM Nilai Gencatan Senjata Hamas dan Israel Hanya Wacana Joe Biden di Akhir Jabatannya
- Penambahan Jumlah Reses, Pengamat Nilai DPD Tak Punya Sense Of Crisis
- Ketimbang Menggunakan Dana Zakat, Irma Suryani Usulkan Program Makan Bergizi Gratis Didanai Oleh Cukai Rokok
- 14 Orang Dilaporkan Hilang, Petugas Baru Evakuasi 6 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Glodok Plaza
Advertisement
Advertisement
