Kasus Korupsi Nikel Eks Ketua Ombudsman Mulai Disidang Pekan Depan
Sidang perdana kasus korupsi nikel yang menjerat eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dijadwalkan digelar di PN Jakarta Pusat pada 24 Juni 2026.
Ilustrasi sedot lemak./Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Hanya saja, Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan negara lainnya.
Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Administrasi Pembangunan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Prof Ede Surya Darmawan mengatakan berbagai indikator utama, seperti Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting, menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan seiring berjalannya waktu dan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
BACA JUGA: Gelar HKN Fun Run 5K, Dinkes DIY Ajak Masyarakat Hidup Sehat dan Cegah Stunting
"Walaupun terdapat kemajuan dalam sektor kesehatan, Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan negara-negara maju dan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara," katanya dikutip Jumat (22/11/2024).
Sebagai contoh, Singapura telah menjadi negara maju dan memiliki Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 82,9 tahun pada 2022, dengan Angka Kematian Bayi (AKB) hanya 1,8 per 1.000 kelahiran hidup.
Malaysia dan Thailand, dua negara ASEAN lainnya, juga menunjukkan capaian yang lebih baik, dengan UHH masing-masing 76,26 tahun dan 79,68 tahun, serta AKB yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.
Meskipun demikian Prof. Ede mengatakan Indonesia telah memasuki periode bonus demografi sejak tahun 2015, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada tahun 2020- 2035.
“Bonus demografi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena tingginya proporsi penduduk usia produktif yang dapat berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Namun, peluang ini juga disertai dengan tantangan,” ujar Prof Ede.
Lebih lanjut ia mengatakan terdapat tantangan utama dalam Sistem Kesehatan Nasional Indonesia untuk mengoptimalkan bonus demografi. Pertama, tantangan kesehatan masyarakat, termasuk transisi epidemiologi, perilaku hidup tidak sehat, kesenjangan geografis, dan ketimpangan akses layanan kesehatan.
BACA JUGA: Kesibukan Dapat Membantu Pengidap ADHD pada Remaja
Kedua, tantangan administrasi dan tata kelola, seperti perencanaan yang tidak harmonis, pengawasan yang lemah, kurangnya digitalisasi, dan kurangnya sinergi lintas sektor.
“Kedua tantangan ini harus diatasi secara serius untuk memastikan bahwa sistem kesehatan dapat mendukung pembangunan manusia yang berkualitas,” katanya.
Untuk itu ia merekomendasikan reposisi pembangunan kesehatan dan transformasi sistem kesehatan “Bonus demografi adalah peluang emas yang hanya datang sekali dalam sejarah bangsa," katanya.
Dengan pendekatan yang tepat, lanjutnya, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Namun jika tantangan kesehatan dan tata kelola diabaikan, kata dia, risiko besar akan mengintai, menghambat kemajuan, dan membawa beban sosial-ekonomi yang berat.
"Dengan menjadikan kesehatan sebagai pusat pembangunan manusia, visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan secara nyata,” ujar Prof Ede.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Sidang perdana kasus korupsi nikel yang menjerat eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dijadwalkan digelar di PN Jakarta Pusat pada 24 Juni 2026.
Sebanyak 61,2% remaja Sleman tinggal bersama anggota keluarga perokok. Dinkes menilai lingkungan keluarga masih menjadi pemicu utama perilaku merokok.
Kisah sukses pengembangan kakao di Kalurahan Bunder, Kabupaten Gunungkidul, menjadi sorotan dalam kegiatan Rembag Kaistimewan
Jadwal Piala Dunia 2026 malam ini menghadirkan empat laga penting, termasuk Meksiko vs Korea Selatan dan Ceko vs Afrika Selatan.
Perlinsos Digital berbasis AI ditargetkan meluncur akhir 2026 untuk memperbaiki data bansos, menekan kebocoran anggaran, dan meningkatkan akurasi penerima bantu
Wapres Gibran mendorong pelibatan kantin sekolah, pesantren, gereja, hingga orang tua murid dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.