Kementerian Agama di Bawah Presiden Prabowo Kini Tidak Lagi Mengelola Jemaah Haji

Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Agama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan lagi menjadi penyelenggara ibadah haji. Peran ini akan dijalankan Badan Penyelenggara Haji sepenuhnya di bawah kepemimpinan Moch Irfan Yusuf yang baru saja dilantik.

Hal itu diungkap oleh Irfan Yusuf kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024). Menurutnya, mulai 2026 Kementerian Agama tidak akan menjadi penyelenggara pemberangkatan Jemaah haji.

Dia menyamaikan pada tahun depan atau 2025, Kemenang dengan Badan Peyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan Jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah.

“Kami 2025 belum masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Irfan menekankan bahwa harapan Presiden Prabowo Subianto agar instansinya bisa segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

BACA JUGA: Walhi Jogja Desak Kajian Ulang Pembangunan JJLS di Gunungkidul Usai Penemuan Gua

Irfan melanjutkan, di bawah instansinya diharapkan Indonesia mempunyai Perkampungan Haji RI di Tanah Suci. Semua kegiatan Jemaah haji maupun Jemaah umrah Indonesia bisa jadi satu tempat di sana.

“Menurut Bapak Presiden harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para Jemaah Haji dan juga aman buat para zaman haji. Saya kira itu saja,” kata Irfan.

Polemik Penyelenggara

Peyelanggaraan Jemaah haji kerap mengalami polemik belakangan ini. Mulai dari pemberangkatan, pemondokan hingga masalah makanan Jemaah haji.

Baru-baru ini DPR RI membuat Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 untuk investigasi dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Pansus sempat bersitegang dengan Kemenag terkait dengan investigasi tersebut. Menteri Agama periode 2020-2024 Yaqut Cholil Qoumas sempat mangkir beberapa kali saat dipanggil Pansus.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” kata politikus Golkar tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com