Advertisement
Kementerian Bertambah, Pengamat Sebut DPR Tidak Perlu Menambah Jumlah Komisi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR RI dinilai tak perlu menambah jumlah komisi walaupun jumlah kementerian bertambah pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini diutarakan Analis Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum.
Advertisement
Jika merujuk pada bocoran jumlah komisi di DPR dan kementerian yang akan menjadi mitra kerja mereka, dia menganggap bahwa banyak kementerian yang mempunyai tugas yang beririsan dengan kementerian lainnya.
"Penambahan komisi jelas tidak efisien dari sisi anggaran. Komisi baru akan menyedot anggaran cukup besar, mulai dari pembiayaan sekretariat, rapat-rapat, konsumsi, dan biaya lainnya," kata Khafidlul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/10/2024).
Dalam sejumlah kabar yang beredar, dia menyebutkan contoh bahwa Komisi XIII akan bermitra dengan Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan instansi lainnya.
BACA JUGA: Batasi Ketat Konsusmsi Teh pada Anak-Anak, Ini Alasannya
Menurut dia, kementerian dan badan di atas mempunyai bidang kerja yang berkaitan dengan hukum, sehingga tidak perlu komisi khusus di DPR. Untuk itu, dia mengatakan cukup Komisi III yang bermitra dengan kementerian dan badan tersebut.
Selain itu, dia menilai penambahan komisi tidak menjamin kerja DPR di masa mendatang akan lebih efektif.
Menurut dia, efektivitas bukan diukur dari penambahan komisi, tapi bergantung pada bagaimana para anggota dewan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, mulai dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"DPR sebaiknya membatalkan rencana penambahan komisi, begitu juga rencana pembentukan Badan Aspirasi. Sebab, bukankah tugas-tugas DPR tidak lepas dari mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat?" kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR RI telah sepakat menambah alat kelengkapan dewan (AKD) untuk menyesuaikan dengan pos-pos kementerian pemerintahan mendatang menjadi 13 komisi dan adanya badan baru yang akan dibentuk.
Dia mengatakan pembentukan AKD baru di DPR RI itu dimaksudkan agar kerja-kerja menjadi lebih efektif, menyusul adanya rencana penambahan pos kementerian pada pemerintahan mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tangkap Mantan Caleg Sebarkan Video Asusila
- Dikabarkan Dapat Jatah Tujuh Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Komentar Waketum Golkar
- Mitigasi Bencana Tanah Longsor, BRIN Segera Luncurkan TRIGRSMap
- Layanan Haji Sangat Memuaskan, Yaqut: Berkat Diplomasi Jokowi dan Raja Salman
- Polisi Panggil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 11 Oktober 2024
Advertisement
Katrol Pendapatan Daerah, Harda-Danang Akan Buka Investasi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dikabarkan Dapat Jatah Tujuh Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Komentar Waketum Golkar
- Pasukan Israel Halangi WHO untuk Mengevakuasi Pasien Anak-anak dari Rumah Sakit di Gaza
- 2 Prajurit TNI Terluka Akibat Serangan Israel ke Markas UNIFIL di Lebanon, Ini Pernyataan Sekjen PBB
- Siswa Madrasah Aliyah Korban Penganiayaan Masih Koma
- Soal Peluang Sri Mulyani Bergabung di Kabinet Prabowo, Begini Respons Dasco
- Duel Empat Siswa SMP, Satu Meninggal Dunia
- Kementerian Bertambah, Pengamat Sebut DPR Tidak Perlu Menambah Jumlah Komisi
Advertisement
Advertisement