Rapat Paripurna Pengesahan UU Pilkada di DPR RI Dipimpin Dasco
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Rapat paripurna soal pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada di Gedung DPR/MPR akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (22/8/2024).
"Saya yang memimpin. Untuk rakyat Indonesia," kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.
Advertisement
BACA JUGA: Dukung Putusan MK, Akademisi Kampus di Jogja Ajak Masyarakat Menjaga Marwah Konstitusi
Dasco tidak berbicara banyak kepada awak media dan langsung naik ke lantai dua untuk masuk ruang rapat.
Pantauan di lokasi, beberapa tokoh terlihat hadir di ruang rapat, salah satunya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selain itu, ada anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan Panda Nababan yang juga hadir dalam rapat tersebut.
Sebelumnya, pada Rabu (21/8), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada hari ini. Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.
Pasal 7 ayat (2) huruf e, disepakati berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih.
Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai nonparlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.
Partai yang memiliki kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama, yakni minimal 20 persen perolehan kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Presiden Prabowo Bertemu Empat Mata dengan Ridwan Kamil, Istana: Karena Kedekatan Pribadi
- Anggur Muscat Dihebohkan di Medsos Mengandung Residu Pestisida, Bapanas Sebut Aman
- BMKG: Waspadai Peningkatan Curah Hujan Mulai November Mendatang
- Kesaksian Jurnalis TvOne Saat Kecelakaan Maut di Tol Batang-Pemalang
- Bantuan Militer Amerika Serikat ke Israel Capai Rp280,8 Triliun sejak Oktober 2023
Advertisement
Diterjang Angin Kencang, Sebuah Rumah di Timbulharjo Bantul Roboh, 1 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tom Lembong Diperiksa 10 Jam di Kejaksaan Agung
- Jumlah Korban Akibat Banjir Bandang di Spanyol Bertambah Menjadi 202 Orang
- KPK Tegaskan Penggunaan Jet Pribadi oleh Kaesang Bukan Sebuah Gratifikasi
- AHY: IKN dan Tanggul Laut Menjadi Program Unggulan Prabowo Subianto
- Diduga Melakukan Penistaan Agama, Kreator konten Agatha of Palermo Dilaporkan ke Polisi
- Sempat Dihalangi Warga, Empat Terduga Pelaku Tawuran Diringkus Polisi, Begini Kronologinya
- Sebabkan Kecelakaan, 269 Perlintasan Sebidang Ditutup PT KAI
Advertisement
Advertisement