Riset BRIN: Dapur Makan Bergizi Gratis Masih Menumpuk di Jawa

Harianjogja.com, JAKARTA—Hasil riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan sebaran dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menjangkau wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan tertinggi. Penelitian tersebut menemukan fasilitas penyedia makanan bergizi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kawasan Indonesia bagian barat, sementara daerah dengan angka kemiskinan, stunting, dan kerentanan pangan tinggi justru relatif minim layanan.

Temuan itu diungkapkan Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, berdasarkan analisis spasial terhadap 27.477 dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, pola persebaran dapur MBG saat ini lebih banyak mengikuti kepadatan penduduk, mirip dengan pola ekspansi usaha komersial pada umumnya.

Yanu menilai kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, prevalensi stunting besar, serta kerentanan pangan yang tinggi justru belum mendapatkan jumlah dapur yang memadai dibandingkan kebutuhan masyarakat setempat.

"Semakin sedikit dapur itu yang berada di daerah yang miskinnya tinggi, stuntingnya tinggi, kerentanan pangannya tinggi, justru dapurnya sangat sedikit. Padahal secara kebutuhan, seharusnya kan di sana yang lebih banyak," kata Yanu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Analisis Libatkan Data 500 Kabupaten/Kota

Yanu menjelaskan penelitian tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan data titik lokasi dapur MBG dengan sejumlah indikator sosial dan ekonomi. Data yang dianalisis mencakup rasio kemiskinan di 500 kabupaten/kota, angka prevalensi stunting, jumlah sekolah, hingga peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dari hasil pemetaan tersebut, BRIN menemukan adanya kesenjangan antara lokasi dapur yang tersedia dan wilayah yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat program.

BRIN Usulkan Reformasi Pendanaan Program MBG

Untuk menjawab persoalan tersebut, BRIN mengusulkan reformasi tata kelola pendanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yanu menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai dapur MBG di wilayah afirmasi yang membutuhkan intervensi lebih besar dari negara.

Wilayah yang dimaksud antara lain kawasan Indonesia Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini masih menghadapi tantangan kemiskinan, stunting, dan akses pangan yang lebih kompleks dibanding daerah lain.

Menurutnya, daerah-daerah tersebut tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) karena besaran bantuan dan keberlanjutannya bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Selain itu, biaya investasi infrastruktur di wilayah tersebut juga relatif lebih tinggi.

"Daerah yang memang butuh negara untuk intervensi, di situ APBN dipakai. Daerah yang tidak perlu terlalu banyak APBN, CSR atau non-APBN dipakai. Menurut saya itu yang perlu direformasi oleh teman-teman di BGN," ujarnya.

Dorong Model Dapur Khusus untuk Wilayah 3T

Selain pembenahan skema pembiayaan, BRIN juga merekomendasikan pengembangan model dapur MBG yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Yanu menilai pendekatan yang diterapkan di Pulau Jawa tidak dapat langsung diterapkan di kawasan pedalaman, kepulauan, maupun wilayah dengan akses transportasi yang terbatas. Karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem distribusi layanan gizi agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak anak di daerah terpencil.

Salah satu opsi yang dinilai potensial adalah pengembangan dapur keliling atau mobile kitchen yang dirancang sesuai kondisi geografis wilayah kepulauan dan daerah sulit dijangkau. Menurut BRIN, model tersebut dapat menjadi alternatif untuk memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan distribusi layanan gizi berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara