Advertisement
Buruh Minta Prabowo Subianto Hapus Sistem Outsourcing
Ilustrasi Demo Hari Buruh / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta mencabut sistem outsourcing di sektor ketenagakerjaan. Demikian desakan buruh di Hari Buruh (May Day) 2024
Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan para buruh menyimpan keyakinan bahwa Prabowo bisa menjadikan buruh lebih sejahtera. Namun, dia menegaskan bahwa kesejahteraan buruh bisa tercapai tanpa adanya Omnibus law Cipta Kerja.
Advertisement
"Kami berkeyakinan bapak presiden Prabowo Subiyanto sebagaimana telah menyampaikan di dalam pidato singkatnya pada hari ini yang menyatakan selamat hari buruh internasional dan buruh nasional, menjadikan buruh sejahtera, buruh yang sejahtera adalah buruh tanpa omnibus law," ujar Said di tengah aksi unjuk rasa Hari Buruh di kawasan Monas, Rabu (1/5/2024).
Dia pun menekankan, kesejahteraan buruh dapat tercapai apabila sistem outsourcing tenaga kerja dihapuskan. Mereka mengandalkan janji-janji Prabowo pada masa lampau untuk menghapus outsourcing.
BACA JUGA: Hari Buruh, Korban Apartemen Malioboro City Demo Perjuangkan Hak Kepemilikan
"Seingat kami bapak presiden prabowo juga berulang-ulang berjanji menghapuskan outsourcing," tutur Iqbal.
Selain itu, para buruh juga mendesak agar penetapan upah buruh bisa lebih layak untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Mereka berharap Prabowo bisa mendengar seluruh permintaan buruh yang disebut sebagai penggerak roda perekonomian negara.
Serikat pekerja pun berharap ke depannya tidak ada kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Prabowo diminta mencabut ketenagakerjaan dengan klaster petani dalam Perppu pengganti UU Cipta Kerja. Musababnya, mereka menilai klaster pekerja itu telah merugikan pekerja seperti buruh, petani, nelayan dan kelas pekerja lainnya.
"Mudah-mudah di May Day ini didengar oleh Bapak Presiden yang terpilih [Prabowo Subianto], tapi memang belum bisa ada kebijakannya, tapi bulan Oktober nanti setelah dilantik," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Jibi/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Advertisement
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
InDrive Dorong Perubahan Sosial lewat Festival Film Alternativa
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Filipina Sebut Upaya Banding Vonis Mary Jane Jadi Penjara Seumur Hidup Berhasil
- Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
Advertisement
Advertisement
