Advertisement
Buruh Minta Prabowo Subianto Hapus Sistem Outsourcing
Ilustrasi Demo Hari Buruh / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta mencabut sistem outsourcing di sektor ketenagakerjaan. Demikian desakan buruh di Hari Buruh (May Day) 2024
Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan para buruh menyimpan keyakinan bahwa Prabowo bisa menjadikan buruh lebih sejahtera. Namun, dia menegaskan bahwa kesejahteraan buruh bisa tercapai tanpa adanya Omnibus law Cipta Kerja.
Advertisement
"Kami berkeyakinan bapak presiden Prabowo Subiyanto sebagaimana telah menyampaikan di dalam pidato singkatnya pada hari ini yang menyatakan selamat hari buruh internasional dan buruh nasional, menjadikan buruh sejahtera, buruh yang sejahtera adalah buruh tanpa omnibus law," ujar Said di tengah aksi unjuk rasa Hari Buruh di kawasan Monas, Rabu (1/5/2024).
Dia pun menekankan, kesejahteraan buruh dapat tercapai apabila sistem outsourcing tenaga kerja dihapuskan. Mereka mengandalkan janji-janji Prabowo pada masa lampau untuk menghapus outsourcing.
BACA JUGA: Hari Buruh, Korban Apartemen Malioboro City Demo Perjuangkan Hak Kepemilikan
"Seingat kami bapak presiden prabowo juga berulang-ulang berjanji menghapuskan outsourcing," tutur Iqbal.
Selain itu, para buruh juga mendesak agar penetapan upah buruh bisa lebih layak untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Mereka berharap Prabowo bisa mendengar seluruh permintaan buruh yang disebut sebagai penggerak roda perekonomian negara.
Serikat pekerja pun berharap ke depannya tidak ada kluster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Prabowo diminta mencabut ketenagakerjaan dengan klaster petani dalam Perppu pengganti UU Cipta Kerja. Musababnya, mereka menilai klaster pekerja itu telah merugikan pekerja seperti buruh, petani, nelayan dan kelas pekerja lainnya.
"Mudah-mudah di May Day ini didengar oleh Bapak Presiden yang terpilih [Prabowo Subianto], tapi memang belum bisa ada kebijakannya, tapi bulan Oktober nanti setelah dilantik," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Jibi/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Universitas Airlangga Tak Naikkan UKT Tahun Ini
Advertisement
Layanan Satu Atap Diterapkan untuk Seluruh Embarkasi Haji Indonesia
Wujudkan Pilkada Aman dan Damai, Mendagri Terbitkan Surat Edaran
Ini Pendapatan Lima Kampus Negeri dengan UKT Mahal, Ada UGM hingga Undip
Advertisement
Singapore Airlines Alami Turbulensi Parah, 1 Penumpang Meninggal Dunia
Anak Kecil Menyeberang di Tol Jagorawi, Tiga Mobil Tabrakan Beruntun
Begini Respons Kemenkes Melihat Kasus Covid-19 di Singapura yang Naik
Advertisement
Bobby Gabung Gerindra, Jokowi: Dia Sudah Dewasa dan Mandiri
Berita Pilihan
- Universitas Airlangga Tak Naikkan UKT Tahun Ini
- Layanan Satu Atap Diterapkan untuk Seluruh Embarkasi Haji Indonesia
- UKT Mahal, Puluhan Calon Mahasiswa di Riau Terancam Batal Kuliah Ini Kata Kemendikbud
- Ibadah Haji 2024, Jemaah Lansia Disarankan Tidak Minum Kopi dan Es Saat Perut Kosong di Perjalanan
- Begini Respons Kemenkes Melihat Kasus Covid-19 di Singapura yang Naik
Advertisement
Bawaslu Desak Revisi Perbup Alat Peraga Kampanye untuk Pilkada Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Wapres Mohammad Mokhber Ditunjuk Jadi Presiden Iran Sementara
- Bulog Optimistis Serap 600.000 Ton Beras Semester Pertama Tahun Ini
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Jember dan Lumajang
- Iran Selidiki Penyebab Jatuhnya Helikopter Tewaskan Presiden Ebrahim Raisi
- Muncul World Water Forum Tandingan, Ditolak Masyarakat Bali
- MK Tolak Gugatan PDIP Terkait Sengketa Pileg 2024
- Mantan Menlu Iran Salahkan Amerika Serikat Terkait Kecelakaan Helikopter Presiden Ebrahim Raisi
Advertisement
Advertisement
