Advertisement
Jokowi Siapkan Rancangan Kerja untuk Prabowo, Begini Detailnya
Presiden Joko Widodo. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini mulai intens menyiapkan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025 untuk pemerintahan baru oleh presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan hal tersebut pada Rakorbangpus 2024 dalam Rangka Penyusunan RKP 2025.
Advertisement
“Alasan presiden untuk RKP TA 2025 dan juga untuk kebijakan fiskal yang akan datang adalah kedua hal tersebut dioptimalkan agar menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden 2024,” ujarnya, Kamis (18/4/2024).
Untuk tahun pertama pemerintahan baru ini, Bappenas membawa tema RKP 2025, yakni Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Bappenas juga menetapkan lima agenda pembangunan dalam RKP 2025. Pertama, transformasi sosial. Kedua, transformasi ekonomi. Ketiga, transformasi tata kelola. Keempat, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Kelima, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
BACA JUGA: Jatah Kabinet Prabowo Banyak Dibicarakan, Begini Respons Golkar
Lebih lanjut, Suharso menuturkan untuk RKP 2025 yang dibentuk pada masa transisi ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik yang berdasarkan rancangan akhir RPJPN 2025-2045.
Dirinya juga menekankan bahwa rancangan ini turut menyesuaikan visi-misi milik presiden terpilih. “Rancangan awal RKP ini disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih yang pada gilirannya nanti akan dituangkan dalam RKP 2025 dan akan menjadi landasan untuk penyusunan rencana APBN 2025,” tuturnya.
Berikut sasaran dan target indikator pembangunan 2025:
- Pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,6%
- Tingkat kemiskinan 7%-8%
- Tingkat pengangguran terbuka 4,5%-5%
- Rasio gini 0,379-0,382
- Indeks modal manusia (Human Capital Index) 0,56
- Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6%
- Indikator nilai tukar petani 113-115
- Nilai tukar nelayan 104-105
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Advertisement
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Advertisement
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Dinkes Gunungkidul Selidiki Dugaan Keracunan Menu MBG di Semin
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
