Advertisement
Jatah Kabinet Prabowo Banyak Dibicarakan, Begini Respons Golkar
Bendera Partai Golkar / ist
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan bahwa jumlah menteri di dalam pemerintahan anyar, merupakan hak prerogatif atau hak istimewa yang ditentukan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yakni Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan jumlah anggota dalam kabinet pun tidak bisa dibatasi. Sebab, sosok yang dipilih dalam kabinet memiliki peran penting bagi Presiden untuk menjalankan visi dan misinya.
Advertisement
“Bagian terpenting supaya visi misi itu bisa tercapai adalah jumlah kebutuhan anggota kabinet,” ujar Agus kepada wartawan saat buka bersama dengan media di Jakarta, dikutip Minggu (31/3/2024).
Dengan hak prerogatif yang bersifat mutlak sebagaimana tercatut dalam konstitusi, maka Presiden boleh menentukan kebutuhan jumlah anggota kabinet tanpa dibatasi. Hal ini pun kembali menegaskan kabar Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan menambah jumlah kementerian.
Adapun, di era Joko Widodo jumlah menteri sebanyak 34. “Jadi presiden terpilih boleh merekrut anggota kabinet sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi visi misinya,” kata Agus.
Saat ini pun, Prabowo-Gibran tengah menyusun kabinetnya. Salah satu yang disoroti yakni penambahan menteri koordinator khusus untuk mengurusi makan siang gratis.
BACA JUGA: Beredar Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Faktanya
Namun, dalam Undang-Undang (UU) No. 39/2008 tentang Kementerian Negara memang disebutkan, jumlah kementerian dibatasi maksimal 34 kementerian. Demikian pula wakil menteri yang bisa saja dibentuk oleh presiden. "Zaman Presiden Soeharto saja, jumlah kabinetnya rata-rata 45," ujar dia.
Menurut Agus, berapapun jumlah anggota kabiner yang dipilih nantinya berlandaskan kebutuhan untuk mewujudkan visi dan misi yang akan dijalankan ketika terpilih menjadi presiden.
Pasalnya, presiden terpilih mempunyai kepentingan untuk dapat menjalankan program-program demi mencapai visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Periksa Kepala Divisi PSBI Setelah Pulang dari Ibadah Haji
Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Bidik Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah
Prancis Kecam Serangan Israel ke Pusat Distribusi Bantuan Gaza
Advertisement
Menteri KKP Sebut Ada Pulau RI Dijual di New York
2 Warga Ponorogo Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Mobil
Mendikdasmen Akan Kembalikan Formasi Pengawas Sekolah
Penghapusan Kuota Impor Sapi Hidup Sudah Berlaku
Advertisement
Pensiun, Kapolri Mutasi Ketua KPK dan BNPT
Pendaki Gunung di Kudus Terjatuh, Basarnas Lakukan Pencarian
Kemendikdasmen Buka Layanan Aduan SPMB
364.580 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Terjual Periode Libur 19-30 Juni 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- KPK Periksa Kepala Divisi PSBI Setelah Pulang dari Ibadah Haji
- Komandan Senior Korps Garda Revolusi Iran Gugur Akibat Serangan Rudal Israel di Teheran
- Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Bidik Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah
- Mendikdasmen Akan Kembalikan Formasi Pengawas Sekolah
- Korupsi Chromebook: KPK Buru Eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan ke Luar Negeri
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sita 2 Senjata Api Saat Menggeledah Rumah Tersangka Korupsi
- Malaysia Perluas Jangkauan Wisata Medis ke Jogja, Ini Alasannya
- Pantau Gencatan Senjata Iran-Palestina, China Tak Ingin Meningkatnya Ketegangan Timur Tengah
- Israel Habiskan Rp3,2 Triliun Per Hari untuk Cegat Rudal Iran Lewat Iron Dome
- Isu Ekonomi dan Korupsi Jadi Prioritas Masyarakat Indonesia Tahun 2025
- Israel dan Iran Saling Klaim Kemenangan
- SAR Temukan Pendaki Asal Brasil Dalam Kondisi Meninggal Dunia di Gunung Rinjani
Advertisement
Advertisement
