Advertisement
Kemlu Tanggapi Anggota Komite HAM PBB yang Menyoal Netralitas Jokowi dalam Pemilu 2024
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA —Anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Senegal Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan kepada delegasi Indonesia adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan legalitas pencalonan anaknya sebagai calon wakil presiden (cawapres) RI.
Hal itu disampaikan dalam dalam Sidang Komite HAM PBB. Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun buka suara atas sorotan dunia internasional ihwal keterlibatan Jokowi dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.
Advertisement
BACA JUGA: Jika Ada Perusahaan Telat Bayar THR 2024, Ini Sanksinya
Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa beberapa pertanyaan memang tidak sempat ditanggapi karena waktu tidak memungkinkan. Mengingat pertanyaan Senegal kepada Indonesia tersebut tidak sempat ditanggapi.
"Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain, memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan. Situasi tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini," katanya, kepada awak media, dikutip Selasa (19/3/2024).
Dia menegaskan bahwa Sidang Komite HAM PBB merupakan pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM.
"Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik [ICCPR] adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan Negara Pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak," ujarnya.
BACA JUGA: Dukung Swasembada Pangan, 9,55 Ton Pupuk Bersubsidi Bakal Digelontorkan ke Para Petani
Menurutnya, secara umum presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB. Dia menjelaskan bahwa kehadiran Negara Pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela. Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.
Adapun dia menjelaskan bahwa Komite HAM PBB beranggotakan 18 ahli independen yang dipilih melalui pemungutan suara di PBB dan tidak mewakili pemerintah maupun badan PBB tertentu.
Seperti diketahui, Bacre Waly Ndiaye bertanya kepada delegasi Indonesia terkait adanya keterlibatan Jokowi dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Meski begitu, pertanyaan Senegal tidak sempat dijawab oleh delegasi Indonesia dan momen tersebut viral di media pemberitaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Gerindra Jaring Calon Wali Kota Jogja Lewat Komunikasi Intensif
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
- Baru Syuting Reality Show, 31 Artis dan Kru Asal Korsel Ini Justru Diperiksa Imigrasi Bali
- Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
- Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Advertisement
Advertisement