Advertisement
Purnawirawan TNI-Polri Ini Desak Prabowo-Gibran Didiskualifikasi
Pertanyaan Sikap Forum Komunikasi Purnawirawan (FKP3) TNI/Polri Desak Prabowo/Gibran Didiskualifikas Dan Presiden Jokowi Dimakzulkan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekelompok purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) menyikapi terkait gejolak politik Indonesia.
Mereka meminta beberapa hal di mana dua di antaranya adalah mendiskualifikasi Prabowo-Gibran dari statusnya sebagai Capres dan Cawapres hingga memakzulkan Jokowi.
Advertisement
Pernyataan sikap FKP3 tersebut disampaikan Jenderal TNI (Purn) Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi didamping Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, menyikapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 di Museum Bang Yos, Bekasi, Sabtu (17/2/2024) dan ditayangkan di YouTube Refly Harun.
"Mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024," bunyi pernyataan FKP3.
"Kemudian untuk menjadi pelajaran kepada semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan sistem hukum di Indonesia, secepatnya mundur atau dimakzulkan," mereka menambahkan.
Menurut para purnawirawan TNI-Polri tersebut, Jokowi, Prabowo dan Gibran telah melakukan berbagai kesalahan yang dianggap telah melukai dan mencederai demokrasi di Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat-aparat pemerintah, mendukung kemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia.
Kedua, pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wapres 02, yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU, tanpa lebih dulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata mengkhianati kosntitusi.
Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung paslon 02, selain merusak upaya pemberantasan korupsi, juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Rumah di Cianjur Luluh Lantak Akibat Cuaca Ekstrem
Purbaya Sebut Kepercayaan Publik ke Pemerintah Mulai Pulih
BGN Percepat Pembangunan SPPG, Target 14 Ribu Unit
Pemerintah Targetkan Koneksi 5G Capai 32 Persen di 2030
Advertisement
Kuasa Hukum Nadiem Beberkan Isi Pembahasan Grup WA
Hakim Tolak Praperadilan Delpedro Terkait Kasus Penghasutan Demo
Polisi Beberkan Kronologi Tewasnya Pengemudi Lexus Tertimpa Pohon
Viral Bus Terguling di Jalan Tol Batang, 3 Orang Meninggal
Biaya Haji 2026 Turun Rp1 Juta, Jemaah Bayar Rp54,92 Juta
Advertisement
4 Penerbang TNI AU Akan Kemudikan A400M dari Spanyol ke Halim Jakarta
Hari Pertama Bertugas, Kajati DIY Petakan Kasus Korupsi
Seorang Penumpang Meninggal Dunia di Bandara Soekarno-Hatta
Prabowo Ajak ASEAN dan Korsel Bangun Masa Depan Digital
512 Pesantren Jadi Percontohan Program Ramah Anak
Advertisement
KPK Geledah BI-OJK, Anggota DPR Rajiv Diperiksa dari Laporan PPATK
Berita Pilihan
Advertisement
Pelajar Kulonprogo Main Internet 9 Jam Sehari, Cyberbullying Meningkat
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Anak Tertimpa Kentongan di Kulonprogo Masuk Tahap Penyelidikan
- Xanana Gusmao Berharap Suara Timor Leste Bisa Didengar Dunia
- 2 Pencuri Motor Bersenpi Diamuk Massa hingga Kritis
- Salah Sebut Prabowo jadi Jokowi d KTT ASEAN, Media Malaysia Minta Maaf
- Mitigasi Bencana, Kawasan Ramai Pengunjung di Sleman Dipetakan
- Pohon Tumbang Timpa Lexus, Pengemudi Meninggal Dunia
- Mahfud: Pembentukan Komite Reformasi Polri Tak Ada Kabar Lanjutan
Advertisement
Advertisement
