Advertisement
Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, KPK Menahan Dua Tersangka
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Dua dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans (sekarang Kementerian Ketenagakerjaan) ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua tersangka antara lain, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) periode 2011-2015 Reyna Usman (RU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I Nyoman Darmanta (IND).
Advertisement
"Atas dasar kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka RU dan IND untuk masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai dari 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 di Rutan KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (25/1/2024).
Sementara itu, satu tersangka lainnya yakni Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) Karunia belum hadir pada pemanggilan hari ini. KPK mengingatkannya agar kooperatif untuk hadir pada pemanggilan selanjutnya.
Alex, sapaannya, menjelaskan bahwa pengadaan sistem proteksi TKI pada 2012 itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di luar negeri.
Kemudian, Reyna selalu Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja saat itu mengajukan anggaran pengadaan senilai Rp20 miliar. I Nyoman juga diangkat sebagai PPK dalam proyek tersebut.
BACA JUGA: Jika Presiden Jadi Ikut Kampanye, Ini Kata Komisi Informasi Pusat
Pada Maret 2012, Reyna diduga melakukan pertemuan dengan I Nyoman dan Karunia atas inisiatifnya sendiri guna penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Lalu, HPS itu disepakati secara tunggal menggunakan data PT AIM.
Adapun PT AIM milik Karunia sudah dikondisikan sejak awal sebagai pemenangan kontrak, dengan sepengetahuan Reyna dan I Nyoman.
Namun demikian, ketika kontrak pekerjaan dilaksanakan, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan dan didapati adanya item-item pekerjaan yakni software dan hardware yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada surat perintah mulai kerja.
Selain itu, atas persetujuan I Nyoman, pembayaran dilakukan secara 100% ke PT AIM kendati pekerjaan di lapangan belum mencapai 100%. Contohnya, belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di Malaysia Saudi Arabia.
Atas perbuatan ketiganya, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp17,6 miliar sebagaimana ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar Rp17,6 miliar," ujar Alex. Ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Muncul Isu Gempa Susulan Lebih Besar di Bandung, BMKG: Hoax!
- Video Detik-detik Gempa di Bandung Menyebabkan Sejumlah Kerusakan
- Gempa di Jawa Barat Dipicu Aktivitas Sesar Garsela
- Viral Seorang Perempuan Digigit Anjing Saat Sedang Berjalan, Polisi Lakukan Penyelidikan
- Viral Lima Wanita Pendaki Ditemukan Menangis Usai Tersesat di Gunung Muria
Advertisement
Simak! Ini Lokasi Layanan SIM Keliling Sleman September 2024
Advertisement
Mie Kangkung Belacan Jadi Primadona Wisata Kuliner Medan
Advertisement
Berita Populer
- Kapal Tenggelam, 1 Orang Tewas
- Kabar Tsunami Batam dan Tanjungpinang, BMKG Pastikan Kabar Hoaks
- PDIP Bantah Pertemuan Megawati dengan Prabowo Bahas Jatah Kursi Menteri
- Indonesia Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
- Sejumlah Daerah di Indonesia Alami Kekeringan Ekstrem, Termasuk Bantul dan Gunungkidul
- Muhammadiyah Akan Kembangkan Amal Usaha di Ibu Kota Nusantara
- CPNS Kemenag 2024: 319.255 Pendaftar Lolos Seleksi Administrasi, Ini Link Pengumumannya
Advertisement
Advertisement