Polisi Tangkap 2 Pelaku Challenge Hafalan Alquran Dihadiahi Miras
Polisi menangkap dua orang terkait dugaan penistaan agama di The Sounds Project Ancol. Enam saksi telah diperiksa.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rakerna PDIP, Jumat (29/9/2023) - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak mengalihfungsikan lahan subur dari area pertanian menjadi area permukiman.
Hal itu disampaikan Megawati dalam Pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Dia menjelaskan delapan kebijakan pangan yang akan diperjuangkan partai berlambang banteng moncong putih itu. Salah satunya adalah terkait politik tata ruang. "Politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan," ujar Megawati.
Ia meminta Jokowi untuk mengabulkan rekomendasinya itu karena Jokowi menghadiri langsung Rakernas IV PDIP.
BACA JUGA: Rute Kereta Cepat hingga Surabaya, Dipastikan Melewati Jogja dan Solo
"Di tempat ini, saya ingin meminta sedikit, tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi Bapak Presiden," katanya.
Megawati mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Untuk itu, dia ingin perspektif pembangunan harus melalui alur laut Indonesia sehingga lahan pertanian subur tidak dialihfungsikan lagi. "Koridor pembangunan ke depan harus dari laut," kata Presiden Kelima RI itu.
Tidak hanya itu, dia mengungkapkan pentingnya kedaulatan pangan agar Indonesia tidak bergantung kepada impor. Dengan adanya perubahan iklim, Megawati takut negara lain tidak mau mengimpor hasil pertanian ke Indonesia. "Pangan bisa menjadi lambang supremasi Indonesia," kata Ketua Umum PDIP itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polisi menangkap dua orang terkait dugaan penistaan agama di The Sounds Project Ancol. Enam saksi telah diperiksa.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.
Perpres ojol masih difinalisasi Komdigi. Pemerintah menguji formula bagi hasil yang adil bagi pengemudi dan menjaga bisnis platform ride-hailing.
BNN menangkap MR alias Bos Gendut, buronan kasus sabu 98 kg, di salon Mangga Besar. BNN juga menyita uang dan aset Rp39,95 miliar.