Kurangi Polusi Udara Jakarta, Heru Budi Imbau ASN Beralih ke Kendaraan Listrik

Harianjogja.com, JAKARTA —Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta mengimbau pegawai aparatur sipil negara (ASN) pemerintah provinsi setempat segera beralih ke kendaraan listrik untuk membantu mengurangi polusi udara ibu kota. 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ASN Pemprov DKI untuk segera membeli kendaraan listrik dari tunjangan transportasi yang ada.

“Mudah-mudahan karyawan DKI semuanya bisa membeli minimal motor listrik, ini panggilan jiwa bagi kita, nanti yang balas Gusti Allah,” ujar Heru di Balaikota Jakarta yang dikutip Kamis (24/8/2023).

Seperti diketahui, imbauan pengalihan ke kendaraan listrik dari kendaraan konvensional merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kualitas buruk udara Jakarta, disamping menerapkan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen yang dijalankan dari 21 Agustus 2023 sampai 21 Oktober 2023.

Aturan WFH yang sudah dijalankan selama empat hari ini menurut Heru tidak memengaruhi tunjangan yang diberikan Pemprov DKI kepada pegawai ASN yang memang sudah dijadwalkan untuk bekerja dari rumah.

“Terkait dengan WFH, Pemprov DKI sudah menjalankannya. Namun, hal ini tidak ada kaitannya dengan tunjangan transport dan lain-lain,” jelasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengimbau seluruh ASN untuk menggunakan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara Jakarta.

“Bukan eselon 4 juga, para pegawai DKI Jakarta diimbau untuk menggunakan mobil listrik,” ujar Joko.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk itu alias sekadar imbauan. 

“Tidak ada anggarannya, eselon 4 tidak ada penganggaran kendaraan transportasi itu,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah meminta eselon 4 untuk mengalihkan tunjangan transportasinya ke kendaraan listrik. Namun imbauan ini masih dalam pembahasan. Rencananya tunjangan transportasi DKI akan dialihkan untuk kendaraan listrik.

“Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com