Advertisement
Ketimbang Hapus PPDB Zonasi, Pemerintah Daerah Diminta Perbanyak Sekolah Negeri
PPDB Online - Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) membangun dan memperbanyak sekolah negeri agar mampu mencukupi jumlah kebutuhan peserta didik dibanding menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.
“Akar masalah sebenarnya bukan karena ada kecurangan atau tidak, namun apakah pemda sudah membangun sekolah negeri baru di kelurahan atau kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo di Jakarta, Selasa, (15/8/2023)
Advertisement
Heru mengatakan pembangunan sekolah negeri harus dilakukan karena banyak anak Indonesia yang masih tidak tertampung, terutama untuk Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Kejuruan (SMK).
BACA JUGA: Ratusan ASN Kulonprogo Dapat Penghargaan dari Presiden
Ia menjelaskan SD Negeri di berbagai daerah relatif mencukupi jumlah dan penyebarannya, namun untuk SMP dan SMA/SMK Negeri sangat sedikit sehingga banyak dijumpai kecurangan di jenjang PPDB Zonasi tersebut.
FSGI mendorong pemda memetakan wilayah kecamatan yang tidak memiliki SMP hingga SMA/SMK Negeri, lalu berkoordinasi dengan Kemendikbudristek yang menyiapkan anggaran pembangunan gedung sekolah dan menghitung kebutuhan pengajar.
Ketua Dewan pakar FSGI Retno Listyarti menyebutkan tak ada penambahan SMAN dan SMKN bahkan SMPN selama puluhan tahun sehingga pemda perlu menambah sekolah negeri baru. Ia meneyebut kesadaran bahwa jumlah SMP hingga SMA/SMK Negeri yang minim baru terlihat ketika Kemendikbud menerapkan PPDB Sistem zonasi pada 2017.
BACA JUGA: Pengembangan Energi Terbarukan di DIY Terganjal Anggaran
Bahkan hasil pantauan FSGI menunjukkan dalam tujuh tahun pelaksanaan PPDB Zonasi terjadi pertambahan SMP dan SMA/SMK Negeri. Misalnya, kata dia, di DKI Jakarta menambah 10 SMKN, Kota Bekasi bertambah 7 SMPN, Kota Tangerang menambah sembilan SMPN, Kota Depok satu SMAN, dan Kota Pontianak bertambah satu SMAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
- Yusril Sebut Pemulangan DPO kasus Judi Online dari Filipina Gunakan Perjanjian MLA
- Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
Advertisement
Advertisement
