Alumni UPN Minta Pemerintah Tertibkan Social Commerce untuk Lindungi UMKM

Sunartono

Selasa, 01 Agustus 2023 - 06:57 WIB

Sunartono

Alumni UPN Minta Pemerintah Tertibkan Social Commerce untuk Lindungi UMKM

Kegiatan Forum Bisnis Ikatan Alumni UPN Veteran Jogja. Dalam forum ini mendesak pemerintah untuk menertibkan social commerce. - Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah didesak untuk menertibkan social commerce yang saat ini menjamur karena dinilai merugikan pelaku UMKM. Social commerce merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan secara online, salah satunya yang saat ini tren adalah melalui TikTok Shop.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni UPN Veteran Jogja Zahrul Ashar Asumta mendukung revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 agar dapat untuk melindungi produkk UMKM di pasar digital, mulai dari e-commerce hingga socio commerce seperti TikTok Shop.

“Salah satu social commerce yang saat ini tren misalnya ini bisa mengancam UMKM Indonesia karena sistem cross border selling-nya akan menggerus pasar UMKM di Indonesia,” kata pria yang biasa disapa Gus Hans ini dalam rilis yang diterima, Senin (31/7/2023).

Ia menambahkan keberadaan sosial commerce tersebut merupakan persaingan lintas negara karena sebagian besar pemilik platform berasal dari asing. Oleh karena itu ia menyarankan pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas SDM dari pelaku UMKM itu sendiri. Kemudian peningkatan kualitas produk melalui kontrol kualitas yang baik.

“Selanjutnya regulasi yang melindungi UMKM nasional dari gempuran perdagangan lintas batas internasional ini,” katanya.

Persoalan social commerce ini juga turut dibahas dalam kegiatan Forum Bisnis Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta dalam rangkaian acara REGE 23 di Gedung Smesco, Jakarta. Selain Rektor UPN, kegiatan itu dihadiri Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sebagai keynote speakers yang dihadiri ratusan peserta yang didominasi alumni UPN Veteran Yogyakarta dari berbagai angkatan serta pameran UMKM yang melibatkan lebih dari 50 stan.

Gus Hans menegaskan pemerintah harus hadir dalam melindungi pelaku UMKM dalam bentuk protecting diimbangi dengan upgrading. Tanpa adanya upaya peningkatan kualitas maka akan sulit bersaing di dunia global. Salah satu probelm belum bisa bersaingnya profuk UMKM dengan produk produk home industri asing karena masih banyak pelaku UMKM di Indonesia mengawali usaha karena keterpaksaan.

“Sehingga orientasi mereka hanya sekedar yang penting dapat uang padahal bisa jadi barang tersebut bisa memilki value added jika di produksi lebih serius,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News