Advertisement
Jaga Rantai Pasokan, Cegah Kenaikan Harga Beras Hingga Daging Ayam
Pedagang merapikan dagangannya di salah satu pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Pemda diminta menjaga pasokan barang pokok seperti beras, daging ayam, hingga cabai untuk menjaga inflasi. JIBI/Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah Daerah (pemda) diminta untuk saling bekerja sama dalam menjaga inflasi. Kolaborasi itu diharapkan dapat mengamankan rantai pasok barang pokok mulai dari harga beras, daging ayam, hingga cabai.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, peran pemda dalam menjaga inflasi nasional dapat dioptimalkan dengan menerapkan beberapa strategi.
Advertisement
BACA JUGA: Harga Rumah Subsidi Resmi Naik 2023-2024, Ini Perinciannya
“Presiden sudah sering mengingatkan pemda dengan TPID-nya harus kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan,” kata Andi, Selasa (27/6/2023) dikutip dari siaran pers DPR RI.
Selain stabilitas kesinambungan rantai-pasok, ongkos transportasi disebut harus bisa dikontrol mengingat hal ini merupakan salah satu variabel yang memengaruhi inflasi.
Beberapa strategi yang bisa diterapkan pemda antara lain; pertama, menjaga kestabilan harga barang dan jasa bahan baku produksi sehingga ketersediaan pasokan aman.
Kedua, menjaga kestabilan harga barang dan jasa agar tetap terjangkau dengan kantong masyarakat sebagai konsumen.
Ketiga, menjaga kelancaran distribusi sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses barang dan jasa.
Keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keempat strategi tersebut perlu diterapkan guna meningkatkan performa perekonomian nasional dalam hal pengendalian inflasi yang sejauh ini cukup mengilap.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 4,33 persen, turun 0,33 persen dari bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 4,97 persen.
Selain itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus memfasilitasi upaya kerja sama pemerintah pusat dan pemda, serta memetakan wilayah surplus dan defisit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
