Advertisement
Jaga Rantai Pasokan, Cegah Kenaikan Harga Beras Hingga Daging Ayam
Pedagang merapikan dagangannya di salah satu pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Pemda diminta menjaga pasokan barang pokok seperti beras, daging ayam, hingga cabai untuk menjaga inflasi. JIBI/Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah Daerah (pemda) diminta untuk saling bekerja sama dalam menjaga inflasi. Kolaborasi itu diharapkan dapat mengamankan rantai pasok barang pokok mulai dari harga beras, daging ayam, hingga cabai.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, peran pemda dalam menjaga inflasi nasional dapat dioptimalkan dengan menerapkan beberapa strategi.
Advertisement
BACA JUGA: Harga Rumah Subsidi Resmi Naik 2023-2024, Ini Perinciannya
“Presiden sudah sering mengingatkan pemda dengan TPID-nya harus kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan,” kata Andi, Selasa (27/6/2023) dikutip dari siaran pers DPR RI.
Selain stabilitas kesinambungan rantai-pasok, ongkos transportasi disebut harus bisa dikontrol mengingat hal ini merupakan salah satu variabel yang memengaruhi inflasi.
Beberapa strategi yang bisa diterapkan pemda antara lain; pertama, menjaga kestabilan harga barang dan jasa bahan baku produksi sehingga ketersediaan pasokan aman.
Kedua, menjaga kestabilan harga barang dan jasa agar tetap terjangkau dengan kantong masyarakat sebagai konsumen.
Ketiga, menjaga kelancaran distribusi sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses barang dan jasa.
Keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keempat strategi tersebut perlu diterapkan guna meningkatkan performa perekonomian nasional dalam hal pengendalian inflasi yang sejauh ini cukup mengilap.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 4,33 persen, turun 0,33 persen dari bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 4,97 persen.
Selain itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus memfasilitasi upaya kerja sama pemerintah pusat dan pemda, serta memetakan wilayah surplus dan defisit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Belasan Terdakwa Pungli Rutan KPK Dituntut hingga Enam Tahun Penjara
Advertisement
Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api, Negara Rugi Rp562,51 Miliar
Dugaan Politik Uang di Sleman, Pakar Hukum Minta Bawaslu Bertindak
Viral, Siswa SMKN di Semarang Meninggal Dunia Diduga Ditembak Polisi
Advertisement
Pemenuhan Hak Anak Dinilai Belum Jadi Perioritas di Pilkada
Kementerian Komdigi Kembali Takedown 21.456 Konten Judi Online
Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
Advertisement
Berita Pilihan
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Polemik Maskot Pilkada Jogja Bias Gender, FP3KY Sebut Jadi Pembelajaran
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Kementerian Komdigi Kembali Takedown 21.456 Konten Judi Online
- Pemenuhan Hak Anak Dinilai Belum Jadi Perioritas di Pilkada
- Polisi Kembali Panggil Eks Ketua KPK Firli Bahuri untuk Diperiksa di bareskrim Polri
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Serahkan Bantuan untuk Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
- Aset Kasus Judi Online Komdigi Senilai Rp167 Miliar Disita Polisi, Ini Rinciannya
- Viral, Siswa SMKN di Semarang Meninggal Dunia Diduga Ditembak Polisi
Advertisement
Advertisement
