Advertisement
Jaga Rantai Pasokan, Cegah Kenaikan Harga Beras Hingga Daging Ayam
Pedagang merapikan dagangannya di salah satu pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Pemda diminta menjaga pasokan barang pokok seperti beras, daging ayam, hingga cabai untuk menjaga inflasi. JIBI/Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah Daerah (pemda) diminta untuk saling bekerja sama dalam menjaga inflasi. Kolaborasi itu diharapkan dapat mengamankan rantai pasok barang pokok mulai dari harga beras, daging ayam, hingga cabai.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, peran pemda dalam menjaga inflasi nasional dapat dioptimalkan dengan menerapkan beberapa strategi.
Advertisement
BACA JUGA: Harga Rumah Subsidi Resmi Naik 2023-2024, Ini Perinciannya
“Presiden sudah sering mengingatkan pemda dengan TPID-nya harus kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan,” kata Andi, Selasa (27/6/2023) dikutip dari siaran pers DPR RI.
Selain stabilitas kesinambungan rantai-pasok, ongkos transportasi disebut harus bisa dikontrol mengingat hal ini merupakan salah satu variabel yang memengaruhi inflasi.
Beberapa strategi yang bisa diterapkan pemda antara lain; pertama, menjaga kestabilan harga barang dan jasa bahan baku produksi sehingga ketersediaan pasokan aman.
Kedua, menjaga kestabilan harga barang dan jasa agar tetap terjangkau dengan kantong masyarakat sebagai konsumen.
Ketiga, menjaga kelancaran distribusi sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses barang dan jasa.
Keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keempat strategi tersebut perlu diterapkan guna meningkatkan performa perekonomian nasional dalam hal pengendalian inflasi yang sejauh ini cukup mengilap.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 4,33 persen, turun 0,33 persen dari bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 4,97 persen.
Selain itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus memfasilitasi upaya kerja sama pemerintah pusat dan pemda, serta memetakan wilayah surplus dan defisit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dinkes Kota Jogja Telusuri Enam Kasus Campak Awal 2026
- Promo Ramadan AC Aqua 1/2 PK, Ini 5 Rekomendasi Terbaiknya
- Kuota Penonton PSIM vs Persijap di Bantul Naik Jadi 7.000 Orang
- Tol Bawen-Ambarawa Dibuka Fungsional Saat Mudik Lebaran
- KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
- Penasihat Desak Trump Akhiri Konflik AS dengan Iran
- Tol Jogja-Solo Segmen Purwomartani Dibuka Mudik Lebaran, Masuk Gratis
Advertisement
Advertisement









