Advertisement
Jaga Rantai Pasokan, Cegah Kenaikan Harga Beras Hingga Daging Ayam
Pedagang merapikan dagangannya di salah satu pasar tradisional di Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Pemda diminta menjaga pasokan barang pokok seperti beras, daging ayam, hingga cabai untuk menjaga inflasi. JIBI/Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah Daerah (pemda) diminta untuk saling bekerja sama dalam menjaga inflasi. Kolaborasi itu diharapkan dapat mengamankan rantai pasok barang pokok mulai dari harga beras, daging ayam, hingga cabai.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara, peran pemda dalam menjaga inflasi nasional dapat dioptimalkan dengan menerapkan beberapa strategi.
Advertisement
BACA JUGA: Harga Rumah Subsidi Resmi Naik 2023-2024, Ini Perinciannya
“Presiden sudah sering mengingatkan pemda dengan TPID-nya harus kerja sama untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan produksi dan pasokan,” kata Andi, Selasa (27/6/2023) dikutip dari siaran pers DPR RI.
Selain stabilitas kesinambungan rantai-pasok, ongkos transportasi disebut harus bisa dikontrol mengingat hal ini merupakan salah satu variabel yang memengaruhi inflasi.
Beberapa strategi yang bisa diterapkan pemda antara lain; pertama, menjaga kestabilan harga barang dan jasa bahan baku produksi sehingga ketersediaan pasokan aman.
Kedua, menjaga kestabilan harga barang dan jasa agar tetap terjangkau dengan kantong masyarakat sebagai konsumen.
Ketiga, menjaga kelancaran distribusi sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses barang dan jasa.
Keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keempat strategi tersebut perlu diterapkan guna meningkatkan performa perekonomian nasional dalam hal pengendalian inflasi yang sejauh ini cukup mengilap.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2023 tercatat sebesar 4,33 persen, turun 0,33 persen dari bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 4,97 persen.
Selain itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus memfasilitasi upaya kerja sama pemerintah pusat dan pemda, serta memetakan wilayah surplus dan defisit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Keamanan AS Sebut Terorisme Kembali Muncul dan Jadi Ancaman
Gunung Semeru Erupsi, Awan Panas Meluncur Sejauh 3 Km
Menpora: Optimistis Semua Venue PON Selesai Juli 2024
BERITA DUKA: Tokoh Pers dan Perfilman Prof. Salim Said Wafat
Advertisement
Petakan Potensi, BNPB-PVMBG Pantau Sedimen di Hulu Sungai Gunung Marapi
500 Tokoh Prancis Minta Presiden Macron Segera Akui Negara Palestina
Penyelundupan 142 Gram Sabu Asal Malaysia Berhasil Digagalkan
Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
Advertisement
Luhut Mengklaim Diminta Prabowo Jadi Menteri
Kemenag: 41.189 Calon Haji Asal Indonesia Berada di Madinah
MUI Desak Jaksa Mahkamah Pidana Internasional Segera Menangkap Netanyahu
Indonesia Masih Kekurangan Tenaga SDM Kesehatan
Advertisement
Viral Anak Depresi Kecanduan Ponsel, Ini yang Dilakukan KemenPPPA
Berita Pilihan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Minggu 19 Mei 2024: DIY Cerah Berawan
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Rangkaian Acara Waisak 2024 di Candi Borobudur, Masyarakat Dapat Menyaksikannya
- Komandan KKB Petrus Pekei Ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz 2024
- Update Kasus Enzy Storia dan Bea Cukai, Penjual Tas Tak Mencantumkan Harga Sebenarnya
- Gunung Semeru Alami 6 Kali Letusan Pagi Ini
- PPP Dukung Khofifah di Pilgub Jawa Timur
- Jumlah Kementerian Bertambah dari 34 Jadi 40, Yusril: Masih Wacana, Belum Resmi
- Mutu Jalan Tol MBZ Dituding Berada di Bawah Standar, Begini Respons Pengelola
Advertisement
Advertisement
