Advertisement
Ini Besaran Hak yang Harus Anda Terima Jika Terkena PHK
Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK wajib memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BACA JUGA: Korban PHK Satpol PP Jogja Ajukan Laporan Aduan ke Dinsosnakertrans
Advertisement
Hak-hak yang diperoleh pekerja yang terkena PHK tertuang dalam Pasal 156 Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima,” bunyi beleid itu, dikutip Sabtu (27/5/2023).
Beleid itu menjelaskan, uang pesangon diberikan dengan ketentuan, antara lain masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan pesangon 1 bulan upah. Masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
Lalu, masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun mendapat pesangon 3 bulan upah. Sementara itu, masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat pesangon 9bulan upah.
Selanjutnya uang penghargaan, di mana salah satu ketentuannya adalah pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun mendapat uang penghargaan 2 bulan upah, sedangkan masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat uang penghargaan sebesar 10 bulan upah.
Sementara itu, uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja, serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tol Fungsional Gending-Paiton Dibuka untuk Arus Nataru
Kemenhub: Bus Cahaya Trans Kecelakaan di Tol Krapyak Tak Laik Jalan
Efek WFA, Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Nataru Mundur
KPK Tuntaskan OTT Hulu Sungai Utara, Jaksa Kabur Ditahan
Advertisement
Kerugian Bencana Iklim Dunia 2025 Rp1.800 Miliar
Ambulans Jadi Ruang Bersalin Bayi Kembar Saat Banjir Langkat
OKI Desak Keadilan Internasional atas Kejahatan Israel di Gaza
Kajian KPK Ungkap Risiko Pengadaan Makan Bergizi Gratis
Letnan Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Mobil di Moskow
Advertisement
Bonnie Blue Dilarang Masuk Indonesia 10 Tahun
Awal 2026, Seluruh Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup
Kecelakaan Bus Tol Krapyak, Polisi Pastikan Sopir Negatif Narkoba
Ini Data Korban Bus PO Cahaya Trans di Tol Krapyak Semarang
Isu Bali Sepi Saat Nataru Dibantah, Wisman Tembus 20 Ribu
Advertisement
Serangan Drone Hantam Pasar di Sudan, 10 Tewas di Darfur Utara
Berita Pilihan
Advertisement
APBKal Wonokromo Diduga Diselewengkan Rp1,9 Miliar, Diproses Hukum
Advertisement
Jepang Naikkan Biaya Visa dan Pajak Turis untuk Atasi Overtourism
Advertisement
Berita Populer
- 101 Ribu Kendaraan Masuk DIY, Simpang Tempel Terpadat
- Jadwal DAMRI Jogja-YIA Senin 22 Desember 2025
- Real Betis Tutup 2025 dengan Kemenangan Telak atas Getafe
- Jadwal KA Bandara YIA Senin 22 Desember 2025
- Ratusan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Terjadi di Jogja
- Jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Senin 22 Desember
- BMKG Prakirakan Hujan Lebat dan Petir di Indonesia
Advertisement
Advertisement
