Advertisement
Hasto Kristiyanto: Lembaga Survei Wajib Umumkan Pendanaan Dari Mana
Lembaga survei / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga-Lembaga survei diminta untuk membuka sumber pendanaan ke publik. Hal ini diutarakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, dari pengalaman banyak pemilu di Indonesia, lembaga survei tak bisa lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, lembaga survei sebaiknya membuka sumber pendanaannya sebelum merilis hasil survei.
Advertisement
“Dalam era demokrasi yang liberal, kapitalistik ini, sarat dengan berbagai kepentingan. Maka survei itu ya paling fair [adil] mengumumkan terlebih dahulu pendanaannya dari mana, apakah ada kepentingan-kepentingan politik” jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Dia mengakui, banyak lembaga survei yang menjadi konsultan politik dari peserta pemilu. Hasto mencontohkan, PDIP pernah bekerja sama dengan Denny JA pada 2009. Saat itu, lembaga survei yang dipimpin Denny JA merilis elektabilitas PDIP sebesar 33%. Hasto sendiri kaget dengan angka yang sangat tinggi itu.
BACA JUGA: Dalami Gratifikasi Satpol PP Jogja, Inspektorat: Ada Orang Dalam yang Bermain
Hasto mendorong lembaga survei sebaiknya beri transparansi ke publik soal pendanaan mereka. Dengan demikian, publik dapat menilai lebih bijak setiap hasil survei yang beredar di publik.
“Ini semua akan menentukan kredibilitas dari setiap lembaga survei apakah murni sesuai dengan metodologi yang ada atau sesuai dengan kepentingan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak terlalu memberikan perhatian kepada hasil survei. Apalagi, hasil survei satu dengan yang lainnya kerap berbeda.
“Lembaga survei itu sangat dinamis, setiap saat bisa berubah, setiap lembaga survei hasilnya juga bisa beda-beda ketika muatan kepentingan itu lebih besar daripada mengedepankan metodologi,” katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
