Advertisement
Hasto Kristiyanto: Lembaga Survei Wajib Umumkan Pendanaan Dari Mana
Lembaga survei / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga-Lembaga survei diminta untuk membuka sumber pendanaan ke publik. Hal ini diutarakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, dari pengalaman banyak pemilu di Indonesia, lembaga survei tak bisa lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, lembaga survei sebaiknya membuka sumber pendanaannya sebelum merilis hasil survei.
Advertisement
“Dalam era demokrasi yang liberal, kapitalistik ini, sarat dengan berbagai kepentingan. Maka survei itu ya paling fair [adil] mengumumkan terlebih dahulu pendanaannya dari mana, apakah ada kepentingan-kepentingan politik” jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Dia mengakui, banyak lembaga survei yang menjadi konsultan politik dari peserta pemilu. Hasto mencontohkan, PDIP pernah bekerja sama dengan Denny JA pada 2009. Saat itu, lembaga survei yang dipimpin Denny JA merilis elektabilitas PDIP sebesar 33%. Hasto sendiri kaget dengan angka yang sangat tinggi itu.
BACA JUGA: Dalami Gratifikasi Satpol PP Jogja, Inspektorat: Ada Orang Dalam yang Bermain
Hasto mendorong lembaga survei sebaiknya beri transparansi ke publik soal pendanaan mereka. Dengan demikian, publik dapat menilai lebih bijak setiap hasil survei yang beredar di publik.
“Ini semua akan menentukan kredibilitas dari setiap lembaga survei apakah murni sesuai dengan metodologi yang ada atau sesuai dengan kepentingan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak terlalu memberikan perhatian kepada hasil survei. Apalagi, hasil survei satu dengan yang lainnya kerap berbeda.
“Lembaga survei itu sangat dinamis, setiap saat bisa berubah, setiap lembaga survei hasilnya juga bisa beda-beda ketika muatan kepentingan itu lebih besar daripada mengedepankan metodologi,” katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Advertisement
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Pramono: Dana Ngendon di Bank Rp14,6 Triliun Akan Dipakai Bayar Proyek
Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
Advertisement
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Berita Pilihan
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Belasan Juta Roko Ilegal di Boyolali Dimusnahkan
- Lawson Indonesia dan YKAKI Ajak Donasi Bantu Penyintas Kanker
- Dorong Talenta Digital Lokal, PwC Consulting Dibuka di GIK UGM
- 328.700 Warga DIY Akan Dapat Bansos Beras, Ini Jadwal Penyalurannya
- Masyarakat Jadi Semakin Mudah Dapatkan Informasi Pertanahan
- BGN Sebut MBG Sasar 36 Juta Penerima Manfaat
- Sultan Sebut Pengolahan Sampah di ITF Bawuran Belum Maksimal
Advertisement
Advertisement
