Advertisement
Hasto Kristiyanto: Lembaga Survei Wajib Umumkan Pendanaan Dari Mana
Lembaga survei / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga-Lembaga survei diminta untuk membuka sumber pendanaan ke publik. Hal ini diutarakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, dari pengalaman banyak pemilu di Indonesia, lembaga survei tak bisa lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, lembaga survei sebaiknya membuka sumber pendanaannya sebelum merilis hasil survei.
Advertisement
“Dalam era demokrasi yang liberal, kapitalistik ini, sarat dengan berbagai kepentingan. Maka survei itu ya paling fair [adil] mengumumkan terlebih dahulu pendanaannya dari mana, apakah ada kepentingan-kepentingan politik” jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Dia mengakui, banyak lembaga survei yang menjadi konsultan politik dari peserta pemilu. Hasto mencontohkan, PDIP pernah bekerja sama dengan Denny JA pada 2009. Saat itu, lembaga survei yang dipimpin Denny JA merilis elektabilitas PDIP sebesar 33%. Hasto sendiri kaget dengan angka yang sangat tinggi itu.
BACA JUGA: Dalami Gratifikasi Satpol PP Jogja, Inspektorat: Ada Orang Dalam yang Bermain
Hasto mendorong lembaga survei sebaiknya beri transparansi ke publik soal pendanaan mereka. Dengan demikian, publik dapat menilai lebih bijak setiap hasil survei yang beredar di publik.
“Ini semua akan menentukan kredibilitas dari setiap lembaga survei apakah murni sesuai dengan metodologi yang ada atau sesuai dengan kepentingan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak terlalu memberikan perhatian kepada hasil survei. Apalagi, hasil survei satu dengan yang lainnya kerap berbeda.
“Lembaga survei itu sangat dinamis, setiap saat bisa berubah, setiap lembaga survei hasilnya juga bisa beda-beda ketika muatan kepentingan itu lebih besar daripada mengedepankan metodologi,” katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Diminta Segera Keluarkan Aturan Turunan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Ditjen Imigrasi Gerebek 12 PSK WNA Bagian dari Jaringan Prostitusi Internasional
Dipecat Tidak Hormat, Polisi Penembak Siswa SMK Semarang Ajukan Banding
Advertisement
PKB Dukung Gagasan Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu dan Pilkada
BRIN Teliti Vaksin Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Pangan Akuatik
Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
Advertisement
RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Advertisement
Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Cetak Generasi Pemuda yang Njogjani, Dinas Dikpora Jogja Gelar Yogyakarta Youth Camp 2024
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
- ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
- Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
- Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
- Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
- Dugaan Korupsi Rp300 Triliun: Helena Lim Bantah Tuduhan Sebagai Pengumpul Keuntungan Smelter
- Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Advertisement
Advertisement
