Advertisement
Kejagung Kejar TPPU Kasus Johnny G Plate Terkait BTS Kominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berjalan keluar gedung Kejaksaan Agung seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (17/5/2023). Bisnis - Suselo Jati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi BTS 4 G Kominfo dengan tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan dalam kasus tersebut tidak menutup kemungkinan mengusut pihak terkait yang diduga terlibat. “Oh TPPU biasanya yang kedua itu,” kata Febrie kepada wartawan, Senin (22/5/2023).
Advertisement
Dia menjabarkan saat ini dirinya masih melihat siapa saja yang menerima aliran dana terkait kasus ini dan pihak mana saja yang diuntungkan terkait dengan aliran dana pada kasus BTS Kominfo ini. “Nanti dilihat lagi ini siapa yang menerima, siapa yang diuntungkan, mungkin baru keluar,” ucapnya.
BACA JUGA : Sebelum Ditangkap karena Dugaan Korupsi, Sekdin Kominfo
Seperti diketahui, Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut meningkatkan status yang bersangkutan (Johnny Plate) dari saksi menjadi tersangka,” kata Dirdik di Kejagung.
Dalam pantauan JIBI/Bisnis, Johnny keluar dari luar gedung bundar Jampidsus pada pukul 12.08 WIB dengan menggunakan rompi pink bernomor 04. Penyidik juga memborgol tangan Sekjen Partai NasDem tersebut. Kuntadi mengatakan Johnny langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari kedepan.
BACA JUGA : Dugaan Korupsi BTS, Kejagung Periksa 2 Pejabat Kominfo
Selain Johnny, sebelumnya Kejagung sudah menetepakan lima orang tersangka yaitu Anang Achmad Latief selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Galumbang Menak S selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development (HuDev) Universitas Indonesia Tahun 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Advertisement
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Advertisement
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
Advertisement
Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Pedagang Eks TKP ABA Keluhkan Pengunjung Sepi, Wali Kota Jogja Bakal Gelar Sejumlah Event
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
