Advertisement
Kasus Johnny Plate Tak Pengaruhi Kelanjutan Pembangunan BTS di Wilayah 3T, Ini Kata Kejagung
Foto udara salah satu Base Transceiver Station (BTS) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) di kawasan Sobo, Ngada, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/11/2022). Site Management NTT Regional Bali Nusa PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan kesempatan kepada korporasi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan menara BTS karena bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat Indonesia.
Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan Kejagung masih terus memantau korporasi yang mengerjakan Base Transceiver Station (BTS) yang bekerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Advertisement
BACA JUGA: Kejagung Tetapkan Menkominfo Johnny G Plate Jadi Tersangka! Langsung Ditahan!
Menurut Febrie, pihaknya akan terus mendorong agar semua korporasi yang mengerjakan proyek tersebut untuk menuntaskan proyek BTS itu, sehingga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) bisa segera menikmati akses telekomunikasi.
“Jadi begitu mulai penanganan perkara, itu kita sudah memanggil para pihak yang terkait di proyek itu untuk terus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang baik,” tuturnya di Jakarta, Rabu (17/5).
Bahkan, Febrie menegaskan bahwa pihaknya juga akan memberikan pendampingan serta pengawalan kepada korporasi untuk menuntaskan pembangunan BTS di seluruh wilayah di Indonesia.
“Kita akan dorong dengan pengawalan, pendampingan dan yang penting kembali lagi bahwa Jaksa itu berkepentingan agar semua BTS ini terpasang agar masyarakat di wilayah 3T yang sulit menjangkau akses internet, bisa merasakan akses telekomunikasi,” katanya.
BACA JUGA: Mengenal BTS, Megaproyek Bikin Menkominfo Johnny G Plate Jadi Tersangka Korupsi
Kejagung, katanya, sangat mendukung akses telekomunikasi dan internet bisa merata di seluruh wilayah Indonesia. Pihaknya menyayangkan belum merata layanan telekomunikasi di wilayah 3T sehingga masih ada masyarakat yang harus berjalan jauh dan naik ke atas bukit atau hanya untuk berkomunikasi melalui ponsel seluler.
“Seperti dulu waktu zaman covid-19, masih ada masyarakat yang harus naik ke pohon dan bukit untuk dapat sinyal agar bisa mengakses layanan pendidikan. Tanggung jawab negara dan swasta untuk menjamin proyek ini terus berjalan secara benar,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
- Yusril Sebut Pemulangan DPO kasus Judi Online dari Filipina Gunakan Perjanjian MLA
- Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Advertisement
