Advertisement
Presiden Endorse Capres Cawapres, Demokrat: Kemunduran Demokrasi
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono - BISNIS / Szalma Fatimarahma
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai rencana Presiden Joko Widodo yang akan membisikkan nama capres cawapres pilihan dalam musyawarah rakyat (musra) sebagai sebuah kemunduran demokrasi.
Langkah Jokowi tersebut dinilai AHY sebagai awal dari kemunduran sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Kedudukan Jokowi sebagai Kepala Negara, menurut AHY, seharusnya netral dan tidak mengendorse salah satu capres saja.
Advertisement
“Jangan sampai ada yang didukung, ada yang diendorse tetapi ada juga yang tidak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur,” ujarnya di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2023).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa urusan terkait Pemilu 2024 bukan merupakan satu-satunya permasalahan yang perlu diurusi Presiden Jokowi. Karena ada berbagai isu yang menjadi fokus utama dari pemerintah.
Baca juga: Pondasi Jembatan Manding Rusak Bertahun-tahun, Warga: Sudah Lapor Belum Ada Tindakan
“Tetap fokus pada isu kebangsaan. Jangan semuanya seolah-olah menjaid urusan pemilu, menjadi urusan capres cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” sambungnya.
Seperti diketahui, Jokowi telah menerima daftar nama capres dan cawapres yang dipilih kelompok Musyawarah Rakyat (musra) pada Minggu (14/5/2023).
Setidaknya ada tiga nama yang masuk dalam daftar capres tersebut, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, serta Airlangga Hartarto.
Seusai menerima nama-nama tersebut, Jokowi mengaku masih memilah-milih nama bakal calon presiden (capres) yang akan didukungnya berdasarkan hasil musyawarah rakyat (musra) sejumlah organisasi relawan.
Dia pun mengaku bahwa masih memberikan partai politik (parpol) waktu untuk menyelesaikan urusan pencalonan tokoh yang akan diusung sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya. “Konstitusi menjelaskan bahwa yang mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Sehingga bagian saya itu lebih memberikan bisikan kuat kepada partai yang sekarang ini koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong [siapa yang saya dukung] sekarang untuk apa?,” tuturnya di Istora Senayan, Minggu (14/5/2023).
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Didesak Tangkap Dalang Teror Penyiram Air Keras Aktivis
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
Advertisement
Pemkot Jogja Resmi Larang Bus Pariwisata Parkir di TKP Senopati
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Laporan Media Inggris Sebut Mojtaba Khamenei Koma, Fakta Belum Terkuak
- Wisuda USD 2026 Luluskan 646 Mahasiswa Angkat Tema Berakar Mekar
- BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja
- OPINI: Ramadan dan Tren Bio-Hacking
- Pemkot Jogja Siapkan Penataan Fasad Toko di Malioboro
- Daftar Camilan Tinggi Protein Sehat untuk Menahan Lapar Seharian
- Penukaran Uang Baru di Stasiun Jogja Diserbu Penumpang KA
Advertisement
Advertisement







