Advertisement
Wapres Tanggapi Usul KPK Koruptor Dipenjara di Nusakambangan
Wakil Presiden Maruf Amin. - Ist/Dokumentasi KIP/Setwapres
Advertisement
Harianjogja.com, TERNATE—Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan narapidana (napi) koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ditanggapi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Menurutnya, poin penting dari usulan tersebut bergulir untuk memberikan efek jera kepada para koruptor.
Advertisement
"Usul KPK intinya bahwa sistem pemasyarakatan kita itu tidak efektif untuk membuat koruptor jera, sehingga ada usul di Nusakambangan-kan," ujarnya di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5/2023).
Wapres juga menegaskan bahwa jika usulan tersebut menjadi satu-satunya cara membuat koruptor jera maka bisa didiskusikan dan dikaji lebih mendalam.
BACA JUGA: Kasus Korupsi SSA Bantul, Pengacara Bagus Singgung Keterlibatan Pihak Lain
Namun, sambungnya, jika ada solusi lainnya, maka hal itu juga bisa dipertimbangkan dan dibicarakan lebih lanjut.
Pasalnya, isu sel mewah para koruptor yang mengemuka belakangan bisa menjadi bukti bahwa proses pemasyarakatan atau tindak lanjut dari vonis pengadilan yang tidak maksimal.
Dilansir dari Antara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan bahwa menempatkan para koruptor di Nusakambangan masih dalam proses kajian.
"Ini masih wacana. Harapannya kalau penjara bagi koruptor itu di Nusakambangan, maka itu lebih menakutkan dan menimbulkan efek jera," katanya beberapa waktu lalu.
Ghufron menyebut bahwa lapas para narapidana kasus korupsi dinilai kurang memberikan efek jera sehingga lembaga antirasuah itu mempertimbangkan lokasi alternatif. Meski demikian hal itu masih sebatas kajian. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dugaan Korupsi Impor Gula Kemendag, Ini Kata Zulhas..
JK Yakin Pertemuan Jokowi dan SBY Bahas Masa Depan Bangsa
Advertisement
Kasus Kebakaran Bromo Dilimpahkan Polda Jawa Timur ke Kejaksaan
Penyelewengan di Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir: Harus Dihukum
Advertisement
Respons PDIP Terkait Isu Jokowi Nyebrang ke PSI
Kronologi Hilang Kontak Mentan Syahrul Yasin Limpo di Eropa
UU ASN Disahkan, Penataan Honorer Kini Miliki Payung Hukum
Advertisement
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Asal Muasal Sentra Gudeg Wijilan, Salah Satu Spot Makan Favorit Wisatawan
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kompolnas lewat Revisi Perpres
- KPK Temukan 12 Senjata Api di Rumah Mentan Syahrul, Mabes Polri Turun Tangan
- Bocah 14 Tahun Ngamuk di Mal Thailand, Lepaskan Tembakan Membabi Buta, 3 Orang Meninggal
- Puncak Kemarau Terik Diperkirakan Oktober 2023, BRIN: El Nino Menuju Netral Akhir Februari
- Ilmuwan Pencipta Vaksin mRNA Covid-19 Raih Nobel & Uang Rp15,5 Miliar
- Jambore Stroke: 1.000 Kursi Roda Disiapkan untuk Penderita Stroke
- KPK Panggil Febri Diansyah, Klarifikasi Dokumen Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo
Advertisement
Advertisement
