Indonesia Diminta Ekspor Listrik Bersih ke Singapura, Luhut Marah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Indonesia menegaskan menolak mengekspor listrik bersih ke Singapura. Penolakan ini diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyebut pemerintah menolak melakukan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT ke Singapura. Persoalannya, poin positif EBT justru lari ke Singapura yang memanfaatkannya untuk membangun industri dengan ongkos kompetitif.
Advertisement
Menurut Luhut, permintaan Singapura itu justru bakal merugikan pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia lantaran nilai tambah yang mengalir ke luar negeri nantinya.
“Singapura minta supaya kita ekspor listrik, kita tidak mau saya bilang tidak mau,” kata Luhut saat acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas, di The Westin, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Di sisi lain, Luhut meminta agar Singapura dapat membangun pabrik yang lebih masif di Indonesia sebagai alternatif pembatalan rencana ekspor tersebut. Menurut dia, keputusan itu bakal menjadi kebijakan yang memenangkan kedua kepentingan negara.
“Mau kalau proyek di kita, ini kan brengsek Singapura dipikir kita bodoh, tender perusahaan-perusahaan kita emang gua pikirin,” kata dia.
Sebelumnya sejumlah rencana ekspor listrik mengemuka di Tanah Air. Rencana yang mencolok adalah desain listrik dari PLTA Kayan. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia dirancang dengan kapasitas 9.000 MW. Dengan produksi ini, PT Kayan Hydro Energy sebagai IPP hendak menjual produksinya hingga ke Malaysia.
BACA JUGA:
Sedangkan Singapura sudah mendesain impor listrik dari Indonesia pada 2025 sebesar 600 Mega Watt (MW). JUmlah impor itu akan melonjak dua kali lipat pada 2027 atau setara 1.200 MW.
Pada Januari 2022 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng telah menandatangani Nota Kesepahamaan (Memorandum of Understanding/MOU) di bidang kerja sama energi.
Penandatanganan MoU Kerja Sama Energi ini menjadi salah satu deliverables pada pertemuan Leaders' Retreat antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan.
"Saya melihat nilai penting MoU di level G-to-G sebagai dasar kedua negara untuk mendorong dan meningkatkan inisiatif proyek kerja sama energi, baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat bisnis," kata Arifin dalam sambutannya usai melakukan penandatanganan secara virtual.
MoU kerja sama bidang energi tersebut, tambah Arifin, akan memayungi sejumlah area, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS dan hidrogen, interkoneksi listrik lintas batas dan jaringan listrik regional, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi, dan peningkatan kapasitas SDM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Pengawas Pilkada Lakukan Pemantauan Potensi Pelanggaran di Masa Tenang
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- KPK Periksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- BMKG Imbau Masyarakat Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025
- Ruang Kelas Ambruk Saat Pembelajaran, 2 Siswa Terluka
- Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
- Puncak Musim Hujan Diprediksi Terjadi pada November 2024 hingga Februari 2025
- Gunung Ibu di Halmahera Erupsi, Keluarkan Api Setinggi 350 Meter
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
Advertisement
Advertisement