Advertisement
Status Kedaruratan Covid-19 Dicabut WHO, Epidemiolog Ingatkan Covid-19 Masih Berbahaya!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Meski Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencabut status public health emergency of international concern (PHEIC) Covid-19, bukan berarti virus tersebut tak lagi berbahaya.
Ahli Epidemiologi dari Griffith University Dicky Budiman menuturkan Covid-19 tetap ada dan berbahaya, meskipun WHO sudah menyatakan penyakit ini tidak lagi berstatus darurat.
Advertisement
“Yang terpenting buat kita Indonesia ini untuk menyikapinya harus menyampaikan dan menyadari terutama pencabutan status PHEIC ini sekali lagi bukan menandakan bahwa Covid-nya tidak ada,” kata Dicky dikutip dari keterangan yang diterima Bisnis pada Minggu (7/5/2023).
BACA JUGA : Menkes Akan Lobi WHO untuk Cabut Status Pandemi
Ia menyarankan pemerintah untuk tetap waspada dan jangan mengendurkan langkah mitigasi terhadap penyakit ini. Lantaran penyakit ini masih tetap membahayakan, bahkan masih tetap bisa mengancam nyawa penderitanya.
Ancaman Covid-19 tersebut adalah nyata, terutama dapat berdampak pada kelompok paling rawan. "Nah itu dampaknya bisa dalam bentuk keparahan ataupun kematian, jadi itu yang harus disadari, ketika mitigasinya lemah,” tambah Dicky.
Setelah keadaan diperkirakan membaik dan pejabat terkait mencabut status kedaruratan, masih dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk masa transisi. Pencabutan ini tidak berarti menghilangkan secara otomatis dampak langsung maupun tidak langsung dari covid-19. "Butuh beberapa tahun sebagai masa transisi,” kata Dicky.
Dicky menyebut masyarakat tetap harus mengapresiasi langkah WHO untuk mencabut status kedaruratan Covid-19, sehingga Indonesia dapat mengikuti dengan mencabut status kedaruratan Covid-19 di tingkat nasional. Dengan dicabutnya status kedaruratan Covid-19, Indonesia patut mengoreksi dan berintrospeksi sistem kesehatan yang ada.
“Bagaimana kemampuan kita dalam mendeteksi penyakit berpotensi wabah secara cepat, dini, bagaimana meresponnya dan bagaimana akhirnya mencegah hal yang serupa terjadi. Banyak aspek yang harus diperbaiki,” jelas Dicky.
BACA JUGA : OJK Cabut Izin Usaha 4 Lembaga Keuangan Mikro
Tiga siklus dalam sistem kesehatan tersebut masih menjadi permasalahan dan pekerjaan rumah sederet pihak yang terkait dalam hal ini. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan WHO untuk mendeklarasikan pencabutan status kedaruratan ini, termasuk faktor politis.
“Dalam mengambil keputusan itu, dirjen WHO tentu tidak hanya melihat masukan dari sisi pandangan epidemiologi, ada faktor politis, faktor kompleksitasnya banyak sekali, strategis yang juga akan diperhatikan antara lain,” kata Dicky.
Terlebih para ahli di bidang ini juga sudah melihat jika negara-negara besar seperti Amerika Serikat akan mencabut status kedaulatan Covid-19 di negaranya.
“Kan tentunya secara politis yah, kalau negara besar mencabut dan tetap diterapkan, jadi tidak elok atau mengurangi marwah atau wibawa dari status PHEIC sendiri,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement