DPRD Kabupaten Magelang Tekankan Pendidikan Karakter untuk Mencegah Klithih

MAGELANG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menekankan perlunya pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda guna mengatasi maraknya kasus kejahatan jalanan atau klithih yang pelakunya masih tergolong anak-anak.

Anggota Komisi IV DPRD, Mujadin mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak. Menurutnya, kasus ini dipicu oleh pergaulan yang kurang baik. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk lebih intensif dalam membimbing anak-anak.

"Terutama memberikan pendidikan karakter pada anak-anak. Jadi pendidikan tidak hanya mencerdaskan anak secara intelektual tetapi juga meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual," kata Mujadin, Jumat (14/4/2023).

Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) ini mencontohkan upaya itu bisa dilakukan melalui program pelajar berkarakter Pancasila serta penambahan ekstrakurikuler pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ). Saat ini kegiatan tersebut sudah dilaksanakan di sejumlah sekolah dan perlu diperluas sehingga menjangkau semua sekolah.

Lebih lanjut, legislator yang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Magelang ini engungkapkan pondok pesantren bisa menjadi salah satu solusi alternatif pendidikan anak, meski tidak bisa menjamin 100%. "Di pondok pesantren, anak-anak selalu diasuh 24 jam sehingga terhindar dari risiko pergaulan yang tidak baik," katanya.

Senada, Sekretaris Komisi IV, Bambang Surendro mengatakan pendidikan karakter diharapkan menjadi benteng pencegah kenakalan remaja. Pendekatan ini menurutnya perlu dilakukan untuk siswa di tingkat SMP hingga SMA. Itulah sebabnya, perlu adanya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provisi Jawa Tengah yang mengelola sekolah tingkat menengah atas.

"Selain itu juga perlu koordinasi dengan orang tua siswa sebab pola asuh dalam keluarga juga memengaruhi tumbung kembang seorang anak. Orang tua siswa perlu diberikan pemahaman tentang cara mendidik dan mengasuh anak serta turut mengawasi anak," kata anggota Fraksi Amanat Demokrat (FAD) tersebut.

Upaya Preventif

Wakil Ketua Komisi IV, Zaenal Mahfud menambahkan perlunya upaya preventif oleh instansi penegak hukum, yaitu dwngan patroli dan razia di jalur-jalur rawan kejahatan, terutama pada malam hari. "Selain itu, pencegahan juga perlu dilakukan dari tingkat keluarga, orang tua harus mengawasi pergaulan anaknya, jangan mengandalkan pendidikan anak hanya dari  sekolah," katanya.

Kemudian, jika nantinya ada kejahatan jalanan yang pelakunya masih anak-anak, Zaenal menegaskan bahwa mereka tetap harus diproses hukum, tentunya dengan penanganan yang sesuai aturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan sanksi hukum ini adalah memberikan efek jera sebab meski pelaku anak-anak, perbuatan mereka mengancam jiwa orang lain.

Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) ini juga berpesan pada masyarakat umum agar meningkatkan kewaspadaan. "Hindari bepergian ke tempat-tempat sepi apalagi pada jam-jam rawan kejajatan seperti malam hingga dini hari. Siang hari juga harus waspada," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.