Advertisement
Walkot Bandung Gunakan Kode Musang King untuk Terima Suap Pengadaan CCTV

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kode dan istilah yang dipakai para tersangka suap pengadaan CCTV dan jasa internet Proyek Bandung Smart City.
Enam orang tersangka di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ditahan KPK, di antaranya Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan, serta Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairur Rizal.
Advertisement
Mereka diduga menerima suap dari pihak swasta yakni Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (SMA) Benny dan Manager Andreas Guntoro, serta Direktur Utama PT Citra Jelajah Informatika (CIFO) CIFO Sony Setiadi.
BACA JUGA : Baru Setahun Jadi Wali Kota Bandung, Yana Terkena OTT
"Diperoleh informasi, penyerahan uang dari SS [Sony Setiadi] dan AG [Andreas Guntoro] untuk YM [Yana Mulyana] memakai istilah 'nganter musang king'," terang Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada konferensi pers, Minggu (16/4/2023).
KPK menyebut bukti awal penerimaan oleh Yana dan Dadang melalui Khairur sekitar Rp924,6 juta. Jumlah tersebut sama dengan total nilai dari barang bukti yang diamankan pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait, Jumat (14/4/2023).
Nilai uang yang ditemukan yakni dalam bentuk pecahan rupiah, dolar Singapura dan AS, ringgit Malaysia, yen, bath, serta sepasang sepatu mereka Louis Vuitton. Berdasarkan konstruksi perkara, Pemkot Bandung masih terus memaksimalkan layanan CCTV dan jasa internet proyek Bandung Smart City. Saat itu, Yana baru dilantik menjadi Wali Kota pada 2022.
Sekitar Agustus 2022, Andreas Guntoro selaku Manager PT SMA dan Sony Setiadi selaku Direktur Utama PT CIFO bertemu dengan Yana di Pendopo Wali Kota dengan maksud untuk mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung. Pertemuan itu difasilitasi oleh Khairur Rijal selaku Sesdishub Pemkot Bandung.
BACA JUGA : Dalam Setahun, Harta Kekayaan Wali Kota Bandung Yana
Kemudian pada Desember 2022, Sony, Khairur dan Yana kembali bertemu di Pendopo. Pada pertemuan itu, KPK menduga ada pemberian sejumlah uang kepada Yana sekaligus membahas pengondisian PT CIFO sebagai pelaksana pengadaan jasa internet di Dishub Pemkot Bandung walaupun keikutsertaannya melalui aplikasi e-catalogue.
Setelah pertemuan itu, Yana diduga menerima uang melalui perantara Sekretaris pribadinya yakni Rizal Hilman dari Dirut PT CIFO Sony. Kadishub Pemkot Bandung Dadang Darmawan juga diduga menerima uang melalui Sesdishub Khairur Rijal. "Setelah DD [Dadang] dan YM [Yana] menerima uang, KR [Khairur] menginformasikan kepada RH [Rizal] dengan mengatakan 'every body happy'," jelas Ghufron.
Atas pemberian uang tersebut, PT CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau internet service provider (ISP) di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek Rp2,5 miliar. Tidak hanya mendapatkan uang, Yana bersama keluarga, Dadang, dan juga Khairur turut menerima fasilitas bepergian ke Thailand.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement