Advertisement
Ini Link Download UU Cipta Kerja
Sejumlah anggota DPR mengikuti Sidang Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Dalam Rapat Paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). - Antara/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, SOLO—Perppu Cipta Kerja sudah disahkan secara resmi oleh DPR RI menjadi undang-undang (UU).
Setidaknya terdapat lima perubahan dari UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Advertisement
Salah satu perubahan yang menjadi sorotan publik yakni penentuan upah minimum atau UM yang dinilai akan menimbulkan kecurangan.
Diketahui, perubahan yang berkaitan dengan upah minimum yang diatur dalam Pasal 86c, 88d, Pasal 88f, dan Pasal 92.
Sehingga nantinya upah minimun diatur berdasarkan formula perhitungan upah minimum yakni dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu.
"Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi Pasal 88D ayat 3.
Menjadi perdebatan, berikut selengkapnya isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Link download Perppu Cipta Kerja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Usut Korupsi Pengadaan EDC, KPK Kumpulkan Data dari 15 Ribu SPBU
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Advertisement
Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan di Bareskrim
Mensesneg Sebut Perpres Ojol Rampung Akhir Tahun
Izin Air Tanah AQUA Akan Dievaluasi Kementerian ESDM
Aduan WhatsApp Tembus 28.390 Pesan, Menkeu Bakal Turun Langsung
Moda Transportasi Wajib Ramp Check Jelang Nataru, Ini Alasannya
Advertisement
Sekjen DPR RI Segera Dipanggil KPK
Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
Advertisement
Dedi Mulyadi Sering Sidak ke Pabrik-Pabrik, Ini Alasannya
Berita Pilihan
Advertisement
Memasuki Musim Hujan, Revitalisasi SAH di Kota Jogja Dikebut
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Cerita Penerima Ganti Rugi Tol di Kulonprogo, Didatangi Sales dan Bank
- Kolaborasi RI-Brasil Dorong Pengembangan Energi Terbarukan
- DPR Dukung Pemerintah Tolak Kehadiran Atlet Israel
- Menteri Nusron: Santri Harus Hadir di Ruang Politik dan Birokrasi
- Terlalu Sering Curhat ke AI Bisa Picu Gangguan Psikologis
- Tips Hemat BBM Ala Honda, Berkendara Jadi Lebih Irit
- Pemkab Banyumas Fokus Efisiensi Hadapi Pengurangan TKD
Advertisement
Advertisement
